Istanbul (ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, pada Minggu (12/1) mengumumkan bahwa pelonggaran sanksi terhadap Suriah telah masuk di dalam agenda Uni Eropa.
"Kami akan mempertimbangkan cara untuk melonggarkan sanksi. Namun, ini harus diiringi dengan kemajuan nyata dalam transisi politik yang mencerminkan keberagaman Suriah," kata Kallas dalam pertemuan tentang Suriah yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi.
Menekankan adanya harapan dan tantangan di Suriah, Kallas menyebutkan melalui platform X bahwa dirinya akan berdiskusi mengenai proses transisi yang sedang berlangsung di Suriah dengan para menteri luar negeri dari negara-negara Teluk, Timur Tengah, dan Eropa.
Ia juga menyampaikan kesiapan Uni Eropa untuk membantu dalam proses transisi tersebut.
Baca juga: EU meluncurkan kampanye Gotong Royong melawan kekerasan berbasis gender
"Uni Eropa siap membantu dalam transisi ini, di mana pun kami dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat terbesar," tambahnya.
Para menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Barat mengadakan pertemuan di Riyadh pada Minggu untuk membahas situasi di Suriah, menyusul jatuhnya rezim Bashar al-Assad bulan lalu.
Baca juga: Komisioner Uni Eropa serukan akses bantuan untuk Gaza
Assad, yang telah memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang berlangsung selama puluhan tahun.
Pengambilalihan kekuasaan ini terjadi setelah para pejuang Hayat Tahrir al-Sham merebut kota-kota utama dalam serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua pekan.
Saat ini, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa telah mengambil alih kendali atas negara tersebut.
Sumber: Anadolu
