Lombok Tengah (ANTARA) - Legislator dari DPRD Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung langkah aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban terhadap aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (Ormas) untuk kemajuan dan kenyamanan pariwisata di daerah.
"Untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung, aksi premanisme harus ditertibkan agar pariwisata maju di daerah ini," kata anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah Lalu Muhammad Akhyar di Praya, Kamis.
Ia mengatakan keberadaan para investor yang melakukan investasi di Lombok Tengah harus dilindungi, sehingga mereka bisa aman dan nyaman dalam mengembangkan usaha dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Para investor yang berinvestasi itu perlu dilindungi," katanya.
Ia mengatakan fokus pembangunan Lombok Tengah saat ini pada sektor pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional super prioritas.
Baca juga: Aksi premanisme di obyek wisata Kuta Lombok Tengah terus diberantas
Oleh karena itu, dia berharap semua pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut dengan menjaga iklim investasi yang aman dan nyaman untuk kemajuan masyarakat Lombok Tengah.
"Iklim investasi harus tetap dijaga untuk kemajuan pariwisata di Mandalika atau Lombok Tengah," katanya.
Ia juga menekankan kepada para investor untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam mengembangkan usaha atau berinvestasi.
"Investor juga harus taat pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah ataupun aturan dari pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, aksi premanisme dapat merusak rasa aman dan mengganggu kenyamanan masyarakat, merusak imej daerah dan membuat iklim investasi tidak sehat, sehingga masyarakat yang dirugikan.
"Kalau wisatawan atau investor yang datang tidak nyaman, mereka tidak mau berkunjung lagi atau berinvestasi di Lombok Tengah," katanya.
Baca juga: Sebanyak 3.326 kasus premanisme ditindak Polri, DPR RI apresiasi
Ia mengatakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat harus tetap berkomitmen untuk mewujudkan Lombok Tengah aman dan nyaman bagi wisatawan ataupun para investor yang berinvestasi.
"Mari tetap jaga keamanan dan kenyamanan untuk kemajuan bersama," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapan untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
"Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
