Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah dan saat ini masih menunggu format resmi pelaksanaan program itu dari pemerintah pusat.
"Data sudah siap, dan apabila format pelaksanaan sudah ditetapkan, kami langsung bergerak," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Mohammad Faozal saat ditemui di Mataram, Selasa.
Pada 12 Agustus 2025, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan pertemuan dengan asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat guna membahas kesiapan program tiga juta rumah tersebut.
Baca juga: Program tiga juta rumah dari Kementerian PKP dukung pariwisata di NTB
Program itu merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah melalui laman resmi kementerian meminta Nusa Tenggara Barat untuk menjadi provinsi percontohan dalam pelaksanaan program tiga juta rumah.
Dia meminta pemerintah NTB untuk bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan program tersebut.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemprov NTB melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT I) telah menjalin kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2025.
Program BSPS bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Bentuk bantuan terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang.
Baca juga: Pemerintah memastikan program tiga juta rumah tak bebani APBN
Baca juga: Pengembang belum miliki peran jelas program tiga juta rumah
