Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan program pembangunan tiga juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat mendukung pengembangan pariwisata khususnya di kawasan pesisir pantai.
"Program pembangunan rumah dari Kementerian PKP itu bisa mendukung pembangunan pariwisata khususnya di NTB," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Jamaludin Malady di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan jumlah akomodasi hotel khususnya di wilayah pesisir pantai di wilayah NTB belum memadai seperti di Teluk Saleh, Sumbawa yang kini menjadi lokasi wisata ikan hiu dan di beberapa wilayah lainnya.
Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP petakan aset BUMN
Oleh karena itu, program pembangunan rumah berbasis kawasan tersebut sejalan dengan pengembangan pariwisata dengan menyiapkan akomodasi rumah warga yang dijadikan homestay atau rumah susun.
"Kami menyambut baik program pembangunan rumah susun berbasis kawasan itu untuk mendukung kemajuan pariwisata juga," katanya.
Ia mengatakan jika kawasan pesisir itu di tata dengan baik, wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman, serta bisa mendukung penyediaan akomodasi bagi wisatawan.
"Rumah warga bisa dijadikan homestay melalui program itu," katanya.
Ia mencontohkan seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, cukup banyak rumah warga yang dijadikan homestay dan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kalau program kawasan pembangunan rumah ini bisa dilaksanakan di NTB, ekonomi masyarakat pasti bisa tumbuh dan meningkat," katanya.
Baca juga: Kemenkeu mendukung manfaatkan lahan BLBI program 3 juta rumah
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.
"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh di ulang ke depan. Pembangunan itu harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.
Baca juga: Program tiga juta rumah membangun manusia berkualitas
Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.
"Uang ada cuman ide nya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," katanya.
Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.
"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," katanya.