Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong keterlibatan usaha kecil menengah (UKM) dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang bergulir untuk anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Masyhuri mengatakan rata-rata pelaku yang terlibat dalam program makan bergizi gratis saat ini adalah usaha kecil menengah.
"Beberapa dapur yang kami kunjungi misalnya di Rembige (Kota Mataram) dan Kekeri (Kabupaten Lombok Barat) itu beberapa pelaku yang terlibat adalah UKM," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa.
Nusa Tenggara Barat memiliki target 623 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai dapur umum untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Baca juga: UMK Mataram capai Rp2.859.620, tertinggi di NTB
Sampai awal Agustus 2025, jumlah SPPG yang terbentuk di Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 66 titik. Adapun sebanyak 16 titik lainnya dijadwalkan mulai beroperasi dalam bulan ini juga.
Selain itu, 33 titik SPPG masih dalam tahap evaluasi lanjutan, sementara 232 titik lainnya tengah mempersiapkan infrastruktur, perlengkapan dapur, serta kebutuhan sumber daya manusia lokal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menuturkan program makan bergizi gratis hadir sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia daerah yang berkualitas sejak usia sekolah dasar.
Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai salah satu daerah percontohan dalam implementasi program itu secara nasional.
Baca juga: Sebanyak 23 UMK Mataram diedukasi cara produksi pangan olahan yang baik
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat memproyeksikan jumlah perputaran uang bila semua SPPG beroperasi bisa mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.
Nominal itu diperoleh dari asumsi setiap SPPG memperkerjakan 50 orang dengan mengelola anggaran operasional sebesar Rp900 juta per bulan untuk memberi makan 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat.
Ketua Kadin NTB Faurani mengungkapkan berbagai produsen bahan pangan lokal, seperti tempe, sayuran, dan telur bisa ikut terlibat dalam memasok kebutuhan bagi program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan pengusaha lokal memperluas manfaat ekonomi dari program makan bergizi gratis tersebut.
Baca juga: PJ Gubernur: UMK 2025 untuk 10 kabupaten/kota di NTB naik 6,5 persen
Baca juga: UMK Lombok Tengah sebesar Rp2,6 juta
