Mataram (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyalurkan klaim manfaat sebesar Rp352 miliar lebih kepada 25.208 pemohon selama periode Januari hingga Agustus 2025.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, mengatakan selain pembayaran klaim, pihaknya juga sudah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 700 anak pekerja dengan nilai total lebih dari Rp2,8 miliar.
"Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak peserta agar keluarga bisa melanjutkan hidup dengan baik," kata Eko dalam acara penganugerahan Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi NTB, di Mataram, Rabu (10/9).
Eko menambahkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB saat ini baru 33,25 persen dari total pekerja. Masih ada sekitar 1,2 juta pekerja yang belum terlindungi, di mana sekitar 900 ribu di antaranya adalah pekerja informal.
"Ini pekerjaan rumah besar. Justru kelompok pekerja informal yang sangat rentan membutuhkan perlindungan jaminan sosial," ujarnya.
Menurut Eko, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci memperluas cakupan perlindungan. BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh pihak terus mendukung pencapaian cakupan keseluruhan (universal coverage) agar setiap pekerja di NTB terlindungi dari risiko kerja.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan salurkan bantuan Rp99,9 juta untuk korban banjir di Mataram
Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri menyampaikan apresiasi atas kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja.
Menurutnya, manfaat program ini dirasakan langsung oleh keluarga ketika risiko kerja tidak bisa dihindari.
"Kita tidak pernah tahu kapan risiko itu datang, tetapi dengan BPJS Ketenagakerjaan, keluarga tetap terlindungi dan mendapatkan manfaat," ucapnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati NTB bersinergi optimalkan pelaksanaan Jamsostek
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha untuk memperkuat perlindungan pekerja, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
"Walaupun kondisi anggaran ketat, komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan tetap berjalan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada pelaku usaha yang nyata mendukung perlindungan tenaga kerja di NTB," ujar Indah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan pihaknya menargetkan capaian kepesertaan 62,22 persen pada akhir 2025. Target tersebut mengacu pada Surat Edaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor: 500.11.2/9602/Bangda.
"Pekerja sektor informal dan proyek konstruksi masih menjadi tantangan besar karena banyak yang belum terdaftar. Kami akan terus mendorong mereka masuk dalam skema perlindungan sosial," katanya.
Nasrullah berharap dukungan pemerintah daerah terus ditingkatkan, termasuk melalui alokasi anggaran untuk mendaftarkan pekerja rentan, sehingga jumlah peserta di NTB bisa bertambah signifikan.
