Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mendorong penguatan dan kemajuan peran perempuan dalam politik sebagai pemangku kebijakan di wilayah setempat.
"Perempuan jika diperankan mampu buat keputusan strategis," ujarnya di Mataram, Kamis.
Isvie menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah pesisir NTB. Dia menilai budaya patriarki masih menjadi tembok tebal yang membatasi ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
Akibatnya, banyak perempuan belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti modal, pelatihan, teknologi, hingga posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
"Jadi, persoalan utama bukan pada minimnya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan. Kita ini, punya perda dan pergub tapi tidak ada anggaran," tegas Isvie.
Ia menyinggung belum optimal-nya kesinambungan antara kebijakan dan dukungan anggaran dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan.
Baca juga: Sudahkah 30 persen keterwakilan perempuan Indonesia di politik tercapai?
Untuk itu, katanya, perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Untuk politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini, mendorong lahirnya regulasi dan kelembagaan yang lebih responsif gender, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.
"Kolaborasi dengan kampus penting, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata di lapangan," katanya.
Baca juga: Keterwakilan perempuan juga perlu partisipasi masyarakat
Baca juga: Pj Wali Kota Bima dukung partisipasi perempuan dalam politik
Ketua DPRD NTB dorong peran perempuan dalam politik
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda. ANTARA/Nur Imansyah.
