Mewujudkan nol eksploitasi anak di Lombok Tengah

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun rencana strategi pencegahan dan penanganan anak untuk mewujudkan nol pekerja anak di daerah setempat.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, NTB, Sabtu, mengatakan eksploitasi terhadap anak masih terjadi, di mana mereka bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya dalam usia sekolah.

"Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlindungan terhadap anak perlu dilakukan guna menghindari anak dari kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi," katanya.

Ia mengatakan perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, seksual dan psikologis, namun eksploitasi terhadap anak harus tetap dilakukan untuk mewujudkan generasi emas 2045 mendatang.

"Jika ini terus terjadi maka rencana kita semua untuk mendapatkan generasi emas 2025-2045 akan tertunda," katanya.

Baca juga: Belasan anak binaan LPKA Lombok Tengah tetap sekolah meski jalani hukuman

Satu sisi, isu eksploitasi anak sudah menjadi isu internasional sehingga Indonesia khususnya Lombok Tengah berupaya agar meniadakan pekerja anak di segala sektor terutama kawasan wisata dan pertanian.

Dia menekankan jika dilakukan secara langsung tentu akan berat sehingga perlu dicegah secara bertahap.

"Misalnya, membatasi jam kerja anak. Terkadang ada yang sampai malam hari, ini kita coba perlahan, sepulang sekolah mungkin sampai sore," katanya.

Baca juga: Ratusan anak di Lombok Tengah serukan stop nikah dini

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) Bapperida Lombok Tengah Sri Mulyana Widiastuti menyimpulkan sejumlah strategi diterapkan pasca seminar penyusunan langkah strategis.

Di antaranya regulasi dalam mengatur anak-anak yang selama ini bekerja atau pekerja anak, mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak.

"Penanganan pekerja anak ini adalah tanggung jawab bersama, jadi bagaimana strategi pencegahan dan penanganan memerlukan kolaborasi dengan semua pihak," katanya.

Baca juga: Lombok Tengah luncurkan bus sekolah gratis, Dukung predikat kabupaten layak anak