Dompu (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun, mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan perusakan hutan yang kian meluas dan dinilai berlangsung tanpa penanganan serius dari pemerintah provinsi.
"Gubernur jangan diam saja dan melihat kerusakakan itu, buka mata, dan ambil tindakan konkret dong," kata Muttakun kepada ANTARA di Dompu, Selasa.
Ia meminta, Gubernur NTB segera menggelar rapat koordinasi tingkat Forkopimda NTB dengan melibatkan para bupati dan ketua DPRD kabupaten/kota, khususnya dari wilayah Dompu dan Bima yang saat ini menghadapi kerusakan hutan terparah.
Menurut dia, pertemuan formal tingkat daerah tersebut merupakan langkah awal paling riil dalam menghentikan perusakan hutan yang terus terjadi.
"Secepatnya laksanakan rapat koordinasi itu. Tanpa itu, saya yakin kerusakan hutan tidak akan pernah bisa dihentikan," ujarnya.
Politisi NasDem itu mengaku, hingga kini belum melihat adanya inisiatif maupun gagasan strategis dari Gubernur NTB dalam menangani ancaman deforestasi dan illegal logging yang terus meluas.
"Saya siap membawa data dan fakta kerusakan hutan pada forum tersebut, termasuk rekam perusakan dari masa lalu hingga potensi ancaman ke depan," tandasnya.
Muttakun menilai, kegagalan penanganan kerusakan hutan selama ini tidak lepas dari lemahnya kepemimpinan.
Baca juga: Kodim Lombok Tengah dukung kelestarian hutan
"Ini terjadi karena ketidakbecusan seorang pemimpin yang ketika terpilih kemudian tidak jujur, amanah, tablig, dan tidak fathanah," tegasnya.
Ia juga mengkritik alasan yang kerap disampaikan sejumlah instansi terkait, seperti minimnya anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia dalam pengawasan hutan.
"Sampai kiamat pun anggaran tidak akan tercukupi," tegasnya.
Menurutnya, dalih kekurangan anggaran tidak bisa dijadikan alasan utama di tengah lemahnya komitmen dan kemauan menyelamatkan hutan dari kehancuran.
Muttakun mengungkapkan praktik illegal logging, khususnya di Kabupaten Dompu, telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan signifikan. Bahkan sebelum menjadi legislator, ia kerap melaporkan aktivitas perusakan hutan namun tidak mendapat respons memadai.
Baca juga: DLHK NTB gagalkan pengiriman 50 meter kubik kayu ilegal dari Sumbawa
"Saya sering kali berteriak sana-teriak sini, menyoroti buruknya kinerja BKPH yang bahkan masih dipertahankan sampai saat ini,” katanya.
Yang paling disesalkannya, aparat maupun institusi yang diberi kewenangan dan fasilitas justru dinilai tidak maksimal menjalankan tugas perlindungan hutan.
"Malah kalah dari segelintir perusak hutan, "sindirnya.
Ketua DPRD Dompu membeberkan, kerusakan hutan semakin mengemuka setelah rangkaian banjir melanda Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima pada awal musim hujan 2025. Ribuan rumah terdampak, sementara kawasan hulu di berbagai titik terlihat gundul akibat perambahan dan pembukaan lahan pertanian yang tidak terkendali.
"Kerusakan ini terus meluas, baik untuk perluasan areal pertanian maupun akibat illegal logging. Kalau tidak ada tindakan serius dari Gubernur NTB, bencana seperti ini akan terus berulang," pungkasnya.
