Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerukan agar posisi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang akan diemban Indonesia jangan sekadar menjadi jabatan simbolis, tetapi diikuti dengan perubahan dari dalam negeri.
"Kalau kita terjadi perubahan di dalam negeri maka kita menjadi Presiden Dewan HAM PBB tidak sekadar simbolis, tapi secara substansial bahwa dalam negeri juga sedang melakukan perbaikan dan perubahan," kata Pigai diwawancarai di Jakarta, Senin.
Ia berharap dengan ditetapkannya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB, seluruh pihak di dalam negeri dapat melakukan perbaikan dengan membangun peradaban HAM dan mengubah pola pikir menjadi lebih mengutamakan perspektif HAM.
Perubahan pola pikir tersebut, ucap Pigai, penting dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga lembaga-lembaga negara dan pihak swasta.
"Diri saya sendiri sebagai menteri, menteri lain juga harus melakukan perubahan mindset (pola pikir) yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Gubernur, bupati, wali kota juga lakukan perubahan. Pihak pengelola swasta juga, TNI, Polri, para menteri dan wakil menteri, semua," katanya.
Perjalanan Indonesia dinominasikan menjadi Presiden Dewan HAM PBB disebut tidak terlepas dari kinerja Kementerian HAM. Menurut Pigai, pihaknya telah melakukan upaya negosiasi ke berbagai negara dalam satu tahun terakhir.
"Kerja keras kami kemarin itu yang penting karena kami roadshow (safari) sampai di Jenewa, ke Timur Tengah, Asia, Australia. Kami semua datang dan terakhir kami negosiasi dengan Thailand, (tetapi) Thailand tidak mau mundur," kata Pigai.
Indonesia dan Thailand kemudian menjadi dua negara yang mencalonkan diri. Dalam pemungutan suara, mayoritas anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB memilih Indonesia.
Indonesia memperoleh total 34 suara, sementara Thailand memperoleh tujuh suara.
Baca juga: MenHAM Pigai serukan perjuangan keadilan peringatan Hari HAM Sedunia
"Dengan demikian, Indonesia keluar sebagai pemenang dan dari Asia Pasifik merekomendasikan kepada di Jenewa dan tanggal 8 (Januari) besok akan ditetapkan," ucap Pigai.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026.
Baca juga: Utusan Khusus Australia mendukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu (24/12/2025), Kemenlu menyebut nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jabatan itu akan diemban Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro.
