Bima (ANTARA) - Bupati Bima, Ady Mahyudi, mengonsultasikan rencana pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama serta sejumlah program pembangunan strategis Kabupaten Bima kepada Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Rabu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wamendagri tersebut, Bupati Bima, memaparkan progres penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN), khususnya terkait pengisian sejumlah jabatan strategis yang saat ini masih mengalami kekosongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurutnya, seleksi JPT secara terbuka dan berbasis kompetensi merupakan langkah penting untuk memperkuat kinerja birokrasi serta memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain itu, Politisi PAN itu juga menyampaikan sejumlah program pembangunan strategis yang tengah dan akan dilaksanakan, meliputi penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca juga: Ketika kursi birokrasi bergeser
Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah yang didukung oleh aparatur yang kompeten, profesional, dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap visi dan misi kepala daerah.
"Figur pejabat yang diangkat untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati harus merupakan aparatur yang berkompeten dan memahami dengan baik visi serta misi kepala daerah," ujarnya.
Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu juga mengibaratkan jajaran pejabat struktural sebagai sebuah “kabinet” yang harus solid dan sejalan dengan kepala daerah dalam menerjemahkan visi dan misi ke dalam kebijakan serta program pembangunan.
Pertemuan tersebut, turut dihadiri Plt Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima sekaligus Kadis Dikbupora, Syahrul, Kepala Bidang Mutasi Firdaus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bima, berharap konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat memperkuat pelaksanaan reformasi kepegawaian dan mendorong percepatan realisasi program pembangunan strategis demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Demosi dan ujian birokrasi NTB
Baca juga: Gubernur Iqbal demosi lima Kepala OPD Pemprov NTB, berikut daftarnya
Baca juga: Gubernur Iqbal mutasi 21 kepala OPD Pemprov NTB, berikut daftarnya
