Mataram (ANTARA) - Hujan turun tanpa mengenal batas administratif. Ia jatuh di perbukitan, mengalir ke sungai, lalu tiba di rumah-rumah warga.
Pada pertengahan Januari 2026, hujan itu datang dengan intensitas yang tidak biasa, membawa serta banjir ke sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Dompu dan Bima mencatatkan genangan, rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan satu nyawa melayang.
Bagi warga terdampak, banjir adalah peristiwa konkret. Air masuk ke ruang tamu, dapur, bahkan kamar tidur. Bagi pemerintah, banjir adalah ujian kehadiran negara.
Apakah negara hanya hadir setelah air meluap, atau sejak awal menjaga agar luapan itu tidak terjadi berulang?
Banjir di NTB kali ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul dalam rangkaian bencana hidrometeorologi yang kian sering, seiring dinamika cuaca ekstrem, penguatan monsun Asia, dan kemunculan pusat tekanan rendah di selatan perairan NTB.
Namun, faktor alam hanyalah satu sisi dari cerita. Di sisi lain, ada bentang lahan yang berubah, bukit yang kehilangan tutupan, sungai yang dangkal oleh sedimentasi, dan drainase yang tak lagi berfungsi optimal.
Di titik inilah banjir berubah dari sekadar bencana alam menjadi cermin tata kelola.
Bukit yang gundul
Data kebencanaan menunjukkan bahwa banjir di Lombok Barat dan Lombok Tengah terjadi akibat kombinasi hujan lebat dan meluapnya sungai. Namun, di balik luapan itu terdapat persoalan yang lebih hulu.
Bukit-bukit yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air mengalami degradasi fungsi. Air hujan yang mestinya meresap justru meluncur deras, membawa sedimen ke hilir.
Sedimentasi inilah yang kemudian mengendap di sungai dan drainase, memperkecil daya tampung aliran. Ketika hujan datang dengan intensitas tinggi, sungai tak lagi mampu menahan beban air. Banjir pun menjadi keniscayaan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa banjir bukan peristiwa spontan. Ia merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang diambil bertahun-tahun sebelumnya.
Rekomendasi pemanfaatan lahan yang longgar, pengawasan yang tidak konsisten, serta lemahnya kontrol atas perubahan fungsi kawasan hulu menciptakan kerentanan struktural.
Upaya penanganan darurat seperti distribusi logistik, evakuasi, dan pembersihan drainase memang mutlak diperlukan. Namun, langkah-langkah tersebut baru menyentuh gejala, belum menyasar akar masalah.
Normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi dapat mengurangi risiko jangka pendek, tetapi tanpa pemulihan kawasan hulu, banjir akan kembali datang dengan pola yang sama.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTB. Banyak wilayah di Indonesia menghadapi siklus serupa. Hujan ekstrem datang, banjir melanda, tanggul diperbaiki, lalu bencana terulang.
Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai belum sepenuhnya terintegrasi antara hulu dan hilir.
Kerentanan sosial
Badan meteorologi mencatat bahwa NTB tengah memasuki puncak musim hujan dengan peluang curah hujan tinggi yang merata. Dinamika atmosfer global dan regional membuat cuaca ekstrem semakin sulit diprediksi secara konvensional.
Dalam kondisi seperti ini, kerentanan sosial menjadi faktor penentu besarnya dampak bencana.
Wilayah-wilayah yang terdampak banjir di NTB umumnya merupakan kawasan permukiman dengan akses terbatas terhadap infrastruktur pengendali banjir. Drainase lingkungan kerap tersumbat, rumah-rumah berada di dataran rendah, dan sungai menjadi bagian dari ruang hidup sehari-hari.
Banjir kemudian bukan hanya soal air, tetapi juga soal ketimpangan. Warga yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki pilihan paling sedikit untuk menghindar. Mereka tinggal di kawasan rawan bukan karena keinginan, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan akses.
Dalam konteks ini, mitigasi bencana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan. Tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan selalu berhadapan dengan risiko bencana.
Peringatan dini cuaca ekstrem akan kehilangan makna jika tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan literasi kebencanaan masyarakat.
Respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan banjir patut dicatat sebagai bentuk kehadiran negara. Koordinasi lintas instansi, keterlibatan aparat dan relawan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga menunjukkan bahwa mekanisme tanggap darurat berjalan. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada fase pascabencana.
Apakah momentum ini akan digunakan untuk pembenahan sistemik, atau sekadar berlalu bersama surutnya air?
Kebijakan berkelanjutan
Banjir di NTB membuka ruang refleksi tentang arah kebijakan penanggulangan bencana. Pendekatan bertahap yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi kunci agar penanganan tidak terjebak pada siklus darurat.
Pada tahap jangka pendek, keselamatan warga dan pemulihan aktivitas dasar harus menjadi prioritas. Namun, jangka menengah dan panjang menuntut keberanian politik untuk membenahi kawasan hulu, menata ulang rekomendasi pemanfaatan lahan, serta menegakkan aturan tata ruang secara konsisten.
Pemulihan bukit-bukit gundul tidak bisa ditunda. Rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan fungsi resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan harus berjalan beriringan. Tanpa itu, investasi infrastruktur pengendali banjir di hilir akan selalu tertinggal oleh laju kerusakan di hulu.
Selain itu, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas perlu diperluas. Informasi cuaca dan potensi bencana harus diterjemahkan menjadi tindakan preventif di tingkat lokal.
Literasi kebencanaan bukan sekadar sosialisasi, melainkan proses membangun kesadaran kolektif bahwa hidup berdampingan dengan alam memerlukan disiplin dan kesiapsiagaan.
Banjir juga menuntut pendekatan lintas sektor. Lingkungan, tata ruang, sosial, dan ekonomi tidak bisa ditangani secara terpisah. Negara perlu hadir bukan hanya sebagai penolong saat bencana, tetapi sebagai pengelola risiko yang bekerja sebelum bencana terjadi.
Banjir di NTB adalah pengingat. Bahwa air selalu mencari jalan, dan alam selalu menagih keseimbangan. Cara negara meresponsnya akan menentukan apakah banjir tetap menjadi rutinitas tahunan, atau berubah menjadi momentum pembenahan yang nyata.
Di tengah hujan yang masih mungkin turun, pilihan itu sedang diuji.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Banjir NTB dan sungai yang menagih jawaban
