Bansos berubah total! Pemerintah uji coba digitalisasi di 40 daerah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah siap memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota yang prosesnya berlangsung selama enam bulan dan akan dimulai pekan ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam acara "Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah" di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa perluasan wilayah digitalisasi tersebut sudah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan dinilai berhasil memberikan dampak positif pada tata kelola bantuan sosial.

Baca juga: Kemensos-DEN percepat digitalisasi bansos tepat sasaran

Kementerian Sosial melaporkan digitalisasi bansos di Banyuwangi, ditemukan 77,7 persen data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk kategori exclusion error, yakni individu yang sebetulnya layak menerima bantuan namun justru tidak terdaftar.

Sementara itu setelah data diukur menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan (exclusion error) pada penerima PKH di Banyuwangi dapat diturunkan secara signifikan menjadi 28,2 persen.

"Digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi digital melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendukung program prioritas nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan," kata dia.

Baca juga: Kemensos memastikan kuota bansos tetap 18 juta KPM

Kementerian Sosial mencatat mekanisme digital memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pemutakhiran data melalui fitur sanggah dan berbagai kanal, seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center, dan layanan pesan singkat.

Dia memastikan bahwa digitalisasi bansos sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran bantuan, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang kerap muncul akibat ketidakjelasan penetapan penerima.

Dengan begitu pemerintah melalui Kementerian Sosial siap memperluas wilayah uji coba digitalisasi bekerjasama dengan Dewan Ekonomi Nasional dan para kepala daerah. "Tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menyukseskan piloting digitalisasi bansos," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos akan dimulai pada bulan ini dan ditargetkan rampung pada Juli, sebagai bagian dari upaya menjalankan transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.