Mataram (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nusa Tenggara Barat akan menggenjot sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bapenda NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mengakui, selama ini konotasi Bapenda itu hanya tukang pungut melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, ke depan ia berharap pandangan itu berubah.

"Kita ingin mengubah paradigma Bapenda melalui sumber-sumber pendapatan di luar itu (PKB) yang sekiranya meningkatkan PAD," ujarnya di Mataram, Selasa.

Ia mencontohkan, sumber-sumber pendapatan baru yang masih harus digali untuk digenjot itu, antara lain pajak air permukaan.

"Ini yang masih kita tunggu payung hukumnya sehingga dasar-dasar itu lah kita bisa bergerak, karena banyak sekali potensinya di situ," terang Lalu Herman Mahaputra.

Baca juga: Pemprov NTB diminta kreatif gali sumber PAD sikapi pengalihan TKD

Selanjutnya, pendapatan di Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara.

"Kalau ini bisa kita gali jauh lebih besar lagi (PAD) bisa kita dapatkan," sebut mantan Direktur RSUP NTB.

Kemudian sumber pendapatan yang bisa digali, yakni melalui ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II). Jalur pelayaran internasional utama di Indonesia yang melintasi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi.

"Itu laut internasional, kalau kita bisa buatkan blue print dan studi kelayakan (FS), bukan lagi bicara miliaran tapi triliunan uang-nya. Jadi, majunya daerah di Sekotong itu, kalau ada pelabuhan berdiri disana, seperti yang dilakukan Singapura menjual jasa. Kalau kita bisa sentuh ini maka kita tidak tergantung pusat," terang dokter Jack sapaan karibnya.

Baca juga: Realisasi PAD NTB tahun 2025 tembus 103,04 persen

Sumber lain lagi yang bisa digali menjadi potensi PAD, lanjut dokter Jack, yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PLN, di tiga bendungan yang ada, Bendungan Pengga, Bendungan Batujai, dan Bendungan Meninting, sehingga bila mana ada pembangkit maka ada sumber PAD.

"Kita juga miliki RTH Banyumulek. Di situ ada alat ensiminasi. Kita undang investor untuk buat pabrik pakan dari pada nganggur," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan sumber PAD yang bisa diperoleh, adalah Stadion Gelora Olahraga (GOR) 17 Desember Turida Mataram yang hingga kini belum pernah dikelola dengan baik. Padahal, di situ bisa dimanfaatkan dengan sistem diserahkan ke pihak swasta.

"Selain bola, GOR itu bisa di buat untuk arena lain, misalkan paddel, tempat fitnes, restoran dan hiburan. Karena kita tidak mampu kelola itu, sebab anggaran kita nggak ada, belum lagi SDM, tapi kalau diserahkan ke swasta berapa banyak dana yang kita dapatkan," katanya.

Baca juga: Jalan kreatif menuju PAD berkelanjutan

Oleh karena itu, apabila sumber-sumber pendapatan baru ini dioptimalkan dan dikelola dengan baik, dirinya optimis bahwa PAD NTB di masa mendatang akan meningkat tanpa bergantung lagi dari PKB. Bahkan, di tahun 2026 PAD NTB akan jauh lebih tinggi dari tahun 2025.

Diketahui realisasi PAD NTB dari pajak daerah tahun 2025 tembus 103,04 persen atau setara Rp1,725 triliun lebih. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,675 triliun.

Sumber ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ujian kemandirian PAD NTB



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026