Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

DJP juga mengimbau seluruh pihak untuk menunggu keterangan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.

“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rosmauli.

Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Baca juga: OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi PPN Perkebunan

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT keempat tahun 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Benar, di Kalsel. KPP Banjarmasin," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya materi kasus terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh mengatakan hal tersebut masih didalami KPK.

"Masih pendalaman," katanya.

Baca juga: KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara aktivitas pegawai di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terpantau berjalan normal setelah terjadi OTT oleh KPK.

Pantauan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin di Banjarmasin, Rabu, suasana di depan kantor terlihat sepi, hanya sesekali terlihat lalu lalang pegawai dan pengunjung di kantor pelayanan pajak itu.

Dua petugas keamanan di KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan aktivitas karyawan berjalan normal sejak pagi tadi.

“Kami tidak melihat ada petugas (terkait OTT KPK), sejak pagi aktivitas normal. Untuk informasi lengkap boleh tanyakan langsung ke kantor wilayah,” ujar salah satu petugas keamanan di kantor itu.

Baca juga: Menkeu: OTT KPK jadi momentum benahi pajak dan bea cukai



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026