BBPOM Mataram mendukung kebijakan label Nutri-Level produk pangan olahan

Mataram (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mendukung kebijakan pelabelan Nutri-Level sebagai upaya mendorong pola konsumsi pangan sehat bagi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan itu melalui pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pemberian pendampingan teknis bagi industri pangan olahan, serta penguatan pengawasan pelabelan," kata Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso dalam pernyataan di Mataram, Kamis.

Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pelabelan Nutri-Level melalui revisi peraturan BPOM tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan.

Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang selama ini menjadi faktor pemicu timbulnya berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Ia menjelaskan rancangan revisi kebijakan tersebut memuat ketentuan baru mengenai pencantuman Nutri-Level pada pelabelan gizi bagian depan kemasan atau front of pack nutrition labelling (FOPNL).

"Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dengan tahap awal difokuskan pada produk minuman," ujar dia.

Baca juga: Facebook jadi kanal utama penjualan produk ilegal di Lombok

Ia mengatakan penerapan label bersifat sukarela pada masa transisi sebelum nantinya diberlakukan secara wajib guna memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Label Nutri-Level yang dimuat pada kemasan pangan memudahkan masyarakat dalam mengenali kualitas gizi suatu produk secara cepat dan sederhana.

Baca juga: BBPOM Mataram terbitkan 202 izin edar untuk UMKM Lombok

Sistem itu menggunakan klasifikasi huruf A hingga D yang disertai indikator warna mulai dari hijau tua hingga merah untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan.

Warna hijau tua memiliki kandungan lebih rendah, sedangkan label warna merah menjadi tanda batas sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan.

"Melalui kebijakan itu, kami berharap masyarakat semakin sadar dan bijak dalam menentukan pilihan konsumsi sehari-hari," demikian Yogi.