Jakarta (ANTARA) - Saksi yang dihadirkan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku pernah mendapat intimidasi beberapa hari setelah pemungutan suara karena video surat suara dicoblos yang direkamnya tersebar.
Saat pemungutan suara, saksi Nur Latifah menyebut melihat langsung salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencoblos surat suara dalam bilik suara dan mengambil video.
"Saya dapat intimidasi dari banyak orang, tepat pukul 11 malam, tanggal 19 April, ke rumah salah satu warga, Dusun Winongsari, RT 04, ada dua dusun," kata saksi Nur Latifah dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, di rumah itu terdapat ketua KPPS, salah satu anggota KPPS, tokoh masyarakat, perangkat desa, kader partai serta preman yang semuanya laki-laki.
Nur Latifah yang menuturkan sebagai pemantau saat berada di tempat pemungutan suara (TPS) itu ditanya posisinya dan video yang viral serta dituduh sebagai penjahat politik.
Tidak hanya sekali, menurut dia, ia dipanggil pada 19 dan 21 April 2019 pada malam hari dan diminta untuk tutup mulut dan kembali ke Semarang, tempatnya menuntut ilmu. Sementara alamat sesuai KTP adalah di Winongsari, Wonosobo, Jawa Tengah.
"Ancamannya secara tidak langsung diancam dibunuh. Saya dengar dari teman saya diancam akan dibunuh. Teman satu dusun dengan saya, namanya Habib," ucap saksi.
Majelis hakim kemudian menanyakan tindakan yang diambil oleh saksi setelah mendapat ancaman, Nur Latifah mengatakan tidak melakukan tindakan apa pun karena ancaman tidak dikatakan langsung kepadanya.
Untuk hadir memberikan kesaksian dalam sidang, Nur Latifah menuturkan tidak mendapat ancaman, tetapi mendapat teror melalui telepon genggam oleh kerabat petugas KPPS yang mencoblos surat suara.
Dalam kesemptan itu, Nur Latifah menuturkan tidak menyebarkan video yang direkamnya, tetapi video itu pernah diminta oleh saksi dari pasangan 02 hingga akhirnya viral.
Berita Terkait
Hakim vonis tujuh tahun penjara mantan Plt Direktur Perusda Sumbawa Barat
Rabu, 24 April 2024 18:24
Penerima pinjaman modal Perusda Sumbawa Barat divonis enam tahun penjara
Rabu, 24 April 2024 16:47
Pengadilan Mataram gelar sidang pencemaran nama baik mantan Gubernur NTB
Rabu, 24 April 2024 16:44
Pengadilan Militer Denpasar sidangkan empat perkara di PN Mataram
Selasa, 23 April 2024 17:57
Mahfud Md: Sepanjang sejarah, baru hari ini ada "dissenting opinion" di sidang PHPU
Senin, 22 April 2024 17:57
Presiden hormati putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 16:30
AMIN segera sikapi putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 16:08
MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 13:08