Mataram, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan program persalinan bebas biaya mulai tahun anggaran 2010 di puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.
"Seluruh pertolongan persalinan di puskesmas dan jaringannya serta di ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB, dijamin pemerintah," ujar Gubernur NTB M Zainul Majdi, di Mataram (24/1), ketika menjelaskan program Pemerintah Provinsi NTB di bidang kesehatan pada tahun 2010.
Ia mengatakan, untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28,59 miliar lebih yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp10,52 miliar lebih.
Sementara alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi NTB maupun APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2010 hanya sebesar Rp18,07 miliar lebih.
"Kekurangannya diharapkan dapat ditanggulangi pada anggaran belanja tambahan melalui APBD perubahan tahun 2010," ujarnya.
Gubernur NTB periode 2008-2013 itu mengatakan, jaminan untuk seluruh pertolongan persalinan itu dimaksudkan agar dapat mencapai target Angka Kematian Ibu Nol (Akino).
Upaya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya yakni penyiapan lahan yang layak untuk pembangunan pos kesehatan desa (poskesdes) yang berorientasi pemenuhan sarana kesehatan masyarakat desa.
Ia juga, mengusulkan kebutuhan penempatan dan pemindahan (mutasi) bidan, pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah menjadi CPNSD serta pembinaan dan pengayoman bidan oleh aparat desa.
"Sementara pemerintah provinsi berperan memfasilitasi bantuan dana pusat dan bantuan luar negeri untuk pembangunan puskesdes, dan memfasilitasi kebutuhan penempatan dan pemindahan bidan serta peningkatan kapasitas bidan dan kader melalui pelatihan," ujarnya.
Seperti diketahui, para kepala daerah di wilayah NTB yakni gubernur dan bupati/walikota sepakat untuk membentuk Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BKPJKD) guna mengakomodir pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat miskin.
Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) pembentukan BKPJKD, yang ditandatangani Gubernur NTB dan bupati/walikota dari 10 daerah otonom di wilayah NTB, tanggal 28 Maret 2009.
Data versi Dinas Kesehatan NTB, jumlah penduduk NTB sampai tahun 2007 sebanyak 4.292.491 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.038.292 jiwa (53,8 persen).
Namun, program Jamkesmas dengan dukungan dana APBN bagi masyarakat miskin di wilayah NTB baru membiayai sebanyak 2.028.491 jiwa atau 87,9 persen dari total penduduk NTB.
Pembiayaan kesehatan untuk 2.028.491 jiwa masyarakat miskin di wilayah NTB itu, termasuk melalui PT Askes dan PT Jamsostek.
Dengan demikian, sisanya sebanyak 279.801 jiwa atau 12,1 persen masyarakat miskin yang tidak termasuk quota sasaran Jamkesmas, menjadi tanggungan pemerintah daerah yang akan akan dikemas dalam program Jamkesmasda.
Perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelayanan komprehensif terhadap 279.801 jiwa masyarakat non-quota itu pada setiap tahun anggaran sedikitnya mencapai Rp16,87 miliar lebih sehingga tanggungan Pemprov NTB sebesar Rp6,75 miliar lebih (40 persen) dan yang menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp10,12 miliar lebih (60 persen).(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
