PDIP-PBB nilai aksi borong AKD DPRD NTB gegabah

Mataram (ANTARA) - Aksi borong alat kelengkapan DPRD Nusa Tenggara Barat oleh enam partai politik disesalkan PDIP dan PBB karena dinilai menciderai arti kebersamaan di lembaga legislatif Udayana.

Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata di Mataram, Rabu, menilai tindakan enam partai politik (parpol) memborong seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) adalah sesuatu yang gegabah dan mengabaikan arti kebersamaan di internal lembaga legislatif.

"Bagi kami ini sangat menciderai arti kebersamaan antara fraksi-fraksi," ketusnya.

Selain itu, menurutnya, apa yang dilakukan oleh enam parpol tanpa melihat parpol atau fraksi lain sebagai bentuk tindakan yang tidak bersahabat. Padahal, sejatinya kebersamaan di legislatif  adalah lima tahun bukan saat ini.

"Ingat kebersamaan ini tidak sekarang tapi dalam jangka lima tahun," tegas Budi.

Budi menepis komentar Ketua DPW PKB yang menyatakan bahwa pihaknya sudah diajak berkomunikasi untuk ikut bergabung dengan enam parpol untuk menyusun AKD.

"Kalau mereka mengatakan kita sudah diajak komunikasi itu tidak benar. Itu kita sayangkan kalau demikian. Justru kita sudah sampaikan harapan-harapan, myatanya tidak diakomodir. Jangan lah saling meninggalkan," ucap Ketua Fraksi Gabungan Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR), terdiri dari PBB, PDIP, dan Hanura tersebut.

Sementara itu, politisi PBB Junaidi Arif menilai memborong AKD oleh enam parpol adalah tindakan yang tidak baik untuk keberlangsungan lembaga legislatif. Karena itu, iapun sangat menyayangkan sikap sejumlah parpol tersebut.

"Mestinya semua parpol atau fraksi yang ada di DPRD dirangkul. Justru akan lebih kuat. Bukan main tinggal seperti ini, jadi nggak bagus di internal," katanya.

Menurutnya, jika berbicara AKD maka yang harus dikedepankan adalah satu kesatuan. Karena, bagaimanapun lembaga legislatif bukan milik parpol atau pun fraksi-fraksi tertentu.

"Kita ini satu gerbong dan berangkat pada satu lembaga. Kalau kita berangkat pada satu lembaga berbagilah AKD. Jangan maunya sendiri," sesalnya.

Karena itu kata dia, jika partai-partai menganggap bahwa DPRD lembaga bersama semestinya seluruh fraksi yang ada diajak bicara bukan malah dijauhi. Sebab, jika berbicara dampak justru fraksi-fraksi yang tidak diberikan porsi AKD yang dirugikan.

"Inikan yang enak di mereka bukan di kita. Yang senang ya senang dan yang gagal ya nggak senang. Padahal kekuatan kita ada di fraksi dan kekuatan itulah yang mestinya  akomodir," katanya.

Diketahui, enam parpol di DPRD NTB sepakat berkoalisi untuk memborong seluruh pimpinan alat AKD di DPRD NTB.

Ketua DPW PKB H. Lalu Hadrian Irfani mengatakan enam parpol yang telah sepakat membetuk koalisi bersama mengambil pimpinan AKD tersebut, terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat dan PKB.

"Kesepakatan ini kita ambil bukan lagi berbicara antar fraksi, tapi sudah hasil musyawarah antar pimpinan parpol," ujarnya.

Ia menyatakan, koalisi bersama ini tanpa mengikutkan tiga fraksi lain yang terdiri dari beberapa parpol. Di antaranya Fraksi Partai NasDem, Fraksi PAN yang di dalamnya termasuk Partai Berkarya, dan Fraksi Gabungan Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR), terdiri dari PBB, PDIP, dan Hanura.

"Sebetulnya kami sudah mencoba mengundang untuk berkomunikasi, tapi sampai koalisi terbentuk rupanya tidak mendapat respon," kata Hadrian.