#AMDAL

Lembaga Swadaya Masyarakat Blue Green meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengindahkan moratorium reklamasi pantai yang sudah diberlakukan dengan menghentikan semua ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk membatalkan 53 peraturan daerah (Perda) di tahun 2016. "Perda ini 45 merupakan hasil kabupaten/kota dan delapan ...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkaji ulang dokumen Amdal yang sudah dikeluarkan untuk rencana pengerukan pasir ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui untuk memberikan satu dari dua perusahaan yang mengajukan izin pengerukan pasir laut di Pulau Lombok untuk reklamasi Teluk ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempersilakan masyarakat mengkritisi proses kajian analisis dampak lingkungan terkait rencana penambangan pasir laut di Kabupaten ...

World Wide Fund for Nature Indonesia Regional Nusa Tenggara meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempublikasikan hasil kajian analisis dampak lingkungan terkait ...

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyegel sebuah pabrik usaha pengolahan dan produksi aspal milik PT Bumi Agung ...

PT Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat, NTB meminta dukungan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono agar izin Pelabuhan Gili Mas segera dikeluarkan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka ruang untuk menyetujui pemberian izin pengerukan pasir laut di wilayah Pulau Lombok untuk keperluan reklamasi Tanjung Benoa ...

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, siap mengawal rencana penambangan pasir di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur ...