#ANGGARAN PENDIDIKAN

Kumpulan berita anggaran pendidikan, ditemukan 2118 berita.

Wabup: Silpa APBD Lombok Tengah 2025 Rp194 miliar

Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) HM Nursiah mengatakan jumlah Silpa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 mencapaiRp194 miliar. "Nilai tersebut tidak ...

NTB menyerahkan dana kompensas warga lingkar TPA Kebon Kongok

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dana program kompensasi dampak negatif (KDN) kepada warga di delapan desa di areal TPA Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok ...

MK targetkan menguji materiil soal Program MBG diputus bulan depan

Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dana pendidikan dapat diputus bulan Juli 2026, sehingga meminta pihak pemerintah dan DPR RI untuk ...

KPK menyebut Dewanggara sempat jadi staf pejabat BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tersangka kasus dugaan suap Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) sempat menjadi staf pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berlatar belakang mantan ...

Komisi X DPR mendukung penguatan anggaran untuk perguruan tinggi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen terus mendorong penguatan anggaran untuk pendidikan tinggi. "Adanya anggaran yang memadai, tentunya ...

Dishub menyiapkan tambahan bus Trans Mataram gratis

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan tambahan bus Trans Mataram gratis sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang transportasi umum. Kepala Dinas Perhubungan ...

Polresta Mataram memeriksa puluhan saksi kasus dana BOS SMAN 9

Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa puluhan saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 9 Mataram tahun anggaran 2021-2022. Kepala Satuan ...

Mataram usulkan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkanpembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di kota itu diakomodasi pemerintah ...

Tak Sekedar WTP: BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola NTB

Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai. ...

BPK apresiasi transformasi tata kelola keuangan Pemprov NTB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB ...