#APBD

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal memastikan tidak ada lagi perpanjangan kontrak bagi 518 pegawai honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintah provinsi setelah pemerintah ...

DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan intervensi pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah mengingat kedua daerah tersebut menjadi ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas capaian persentase tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan harus selaras dengan arah pembangunan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran untuk penataan berbagai fasilitas olahraga sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan atlet ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazaramengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp91 triliun untuk mengasuransikan barang milik negara atau BMN pada2025. Menurut dia, ...

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara profesional agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Nusa Tenggara mencatat realisasi penerimaan pajak per November 2025 mencapai Rp4,4 triliun atau setara 65,4 persen dari target ...