#ATURAN KAMPANYE

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengintensifkan kegiatan patroli penertiban alat peraga sosialiasasi (APS) bakal calon kepala daerah baik gubernur maupun wali kota di kota itu. ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan kepada para bakal calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan bertarung dalam pilkada serentak 27 ...

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Dr. Radian Syammenyatakan penambahan kementerian dan lembaga negara merupakan hak prerogatif presiden. "Menentukan ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak ...

Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada 22 April ...

Penjabat Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) M Juaini Taofik mengingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menerima Surat Keputusan (SK) untuk tetap netral ...

Hiruk pikuk persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden2024 telah berakhir. Hakim Mahkamah Konstitusisebagai ...

Dosen Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia (UI) Dr. Meutia Irina Mukhlis menilai perlu adanya aturan pemilu tentang perilaku pejabat petahana sebagai ...

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap hadir memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, bila diminta oleh Mahkamah ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 ...