#HAK INTERPELASI

Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat menemukan fakta bahwa 65 hektare lahanmilik Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) di kawasan wisata andalan provinsi itu ...

Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat merekomendasikan agar Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat terpilih Nauvar Furqony Farinduan mengusulkan Badan Anggaran DPRD dan TAPD agar melibatkan dewan baru dalam pembahasan APBD Provinsi NTB tahun 2020. "Ini ...

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nusa Tenggara Barat Johan Rosihan mengancam akan menggunakan hak interpelasi jika pemerintah provinsi tidak melakukan "review" ...

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat H Suharto mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih berhati-hati mengeluarkan izin penambangan atau pengerukan pasir laut di ...

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertanyakan pemanfaatan dana pertanggungjawaban sosial atau CSR yang diberikan sejumlah perusahaan di daerah itu kepada ...

Sumbawa Barat, 20/12 (ANTARA)- Anggota DPRD Sumbawa Barat M. Syahril Amin pengusung hak interpelasi menyoroti borosnya alokasi anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur ...

Sumbawa Barat, 12/12 (ANTARA)- Sembilan anggota DPRD Sumbawa Barat dari enam fraksi resmi mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah kabupaten karena dianggap ...

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, berpendapat bahwa peluang DPR menggunakan hak menyatakan pendapat terkait kasus Bank Century sangat tergantung dari bagaimana para aparat ...

Salah satu pengusul hak angket kasus Bank Century, Aria Bima (Fraksi PDI Perjuangan), mengimbau elite eksekutif, legislatif, politisi dan para aktivis, jangan mengajak rakyat ...