#HAK INTERPELASI

Kumpulan berita hak interpelasi, ditemukan 42 berita.

Praktisi hukum dukung DPRD NTB gunakan hak politik penggunaan BTT

Praktisi hukum, M Ihwan mendukung langkah DPRD Nusa Tenggara Barat menggunakan hak politiknya dalam menyikapi persoalan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD NTB 2025 senilai Rp500 ...

HMI Lombok Timur gelar training akbar Nasional, Perkuat gagasan pembangunan berkelanjutan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur sukses menyelenggarakan Training Akbar tingkat nasional yang terdiri dari tiga agenda utama: Latihan Kader (LK) II, Penataran Kohati, dan Senior ...

Terpopuler: Prof Madyan jadi Rektor Universitas Airlangga, wacana pembentukan Provinsi Sumbawa, hingga masalah TPA

Sejumlah berita di Nusa Tenggara Barat pada Senin (5/5) perlu kembali dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Prof Muhammad Madyan terpilih jadi Rektor Universitas ...

DPRD NTB tolak usulan hak interpelasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat akhirnya menolak usulan hak interpelasi yang diputuskan melalui voting secara terbuka yang dihadiri 50 anggota dewan rapat paripurna di ...

Legislator pengusul tuntut pimpinan DPRD NTB agendakan interpelasi DAK

Para legislator pengusul hak interpelasi DAK 2024 menuntut pimpinan DPRD NTB segera mengagendakan sidang paripurna untuk pembahasan usulan interpelasi DAK 2024 yang sudah di usul Februari lalu. ...

HMI di Lombok Timur serukan manifesto ketahanan pangan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)MPO Cabang Lombok Timur berkolaborasi dengan HMI MPO Badko Bali-Nusra menggelar dialog publik bertajuk "Manifesto ketahanan pangan" Di E-Gym Cafe, ...

Ketua DPRD NTB tegaskan tak halangi usulan hak interpelasi

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)Baiq Isvie Rupaeda menegaskantidak pernah sekali pun melarang anggota DPRD setempat menggunakan hak politiknya terkait kebijakan pemerintah daerah, ...

Legislator nilai hak interpelasi DAK NTB penuhi syarat dan tatib

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Hamdan Kasim mengatakan pengusulan hak interpelasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemprov NTB oleh 14 anggota dewan beberapa hari lalu, sudah memenuhi ...

Fraksi PKB DPRD NTB nilai interpelasi DAK prematur

Fraksi PKB DPRD Nusa Tenggara Barat menyebutkan langkah interpelasi dana alokasi khusus (DAK) yang diusulkan belasan anggota DPRD NTB masih terlalu prematur. "Kalau ada yang menyebut pihak ...

DPRD NTB tegaskan usulan hak interpelasi DAK sudah sesuai aturan

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Barat, Indra Jaya Usman menegaskan bahwa usulan hak interpelasi dana alokasi khusus (DAK) yang diajukan 14 anggota dewan sudah sesuai aturan. Untuk ...