#HAPUS DENDA PBB

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkanrealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Mataram hingga batas akhir jatuh tempo 30 September 2026 mencapai ...

Pemerintah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberlakukankebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak ...

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram melakukan pembaharuan data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB), untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB. "Saat ini kami fokus ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengejar realisasi target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp29 miliar. ...

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhir September 2025 mencapai 85 persen atau Rp25,2 miliar dari ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghapus sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum tahun 2025 bagi wajib pajak di Mataram ...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ...

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mengajak warga setempat memanfaatkan penghapusan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). ...