#KASUS POKIR DPRD NTB

Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Suhaimi menyampaikan adanya tawaran Rp150 juta dari tiga terdakwa gratifikasi DPRD NTB kepada legislator sesama fraksi di PDI Perjuangan, Abdul Rahim. ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial dengan anggaran bersumber dari dana pokok pikiran atau pokir DPRD Mataram tahun ...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat mendukung langkah Kepolisian Daerah NTB dalam mengaudit kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran DPRD Kota Mataram tahun ...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menaruh atensi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan anggaran bersumber ...

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untukmenelusuri kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ...

Salah seorang terdakwa korupsi pengadaan mukena dan sarung tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Zainuri menyerahkan uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp608 ...

Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan tiga terdakwa gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat. Budi Tridadi Wibawa mewakili tim jaksa ...

Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat memeriksa sedikitnya 60 orang sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis penggiling padi. ...

Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, memeriksa secara maraton para legislator wilayah setempat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis ...

Tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus gratifikasi di Pengadilan ...