#KLASTER

Kumpulan berita klaster, ditemukan 701 berita.

Pemprov berharap kenaikan UMP NTB jadi Rp2,6 juta diterima semua pihak

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang telah disepakati Dewan Pengupahan Provinsi menjadisebesar Rp2,6 juta lebih atau naik Rp158.864 ...

PTBI 2024: Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi NTB, Bank Indonesia Apresiasi Mitra Strategis

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI NTB) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) tahun 2024 dengan tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan ...

Kebijakan pengupahan harus berorientasi ke pertumbuhan ekonomi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan bahwa kebijakan pengupahan harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menciptakan ...

Bawaslu petakkan daerah rawan pelanggaran Pilkada 2024 di Dompu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memetakan potensi rawan pelanggaran pra dan pascatahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada Serentak ...

Kementerian UMKM akan buat holding UMKM

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) akan membentuk klasterisasi UMKM melalui pembentukan holding UMKM yang mengumpulkan seluruh UMKM pada sektor-sektor produktif. Dalam rapat ...

Kemensos jangkau 1.105 penyintas erupsi Lewotobi

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjangkau 1.105 penyintas yang mengungsi di sepuluh titik pengungsian mandiri di luar posko pengungsian utama dua pekan pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di ...

Tomat dan emas sumbang inflasi tertinggi di NTB

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka inflasi bulan ke bulan di Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 0,09 persen pada Oktober 2024. Kepala BPS Nusa Tenggara Barat Wahyudin mengatakan ...

Jangka waktu PKWT tidak boleh lebihi lima tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Putusan tersebut merupakan ...

MK: Pemberi kerja wajib utamakan tenaga kerja Indonesia

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing (TKA) di semua jenis jabatan yang tersedia. Penegasan ...

Ribuan buruh di Jakarta kawal pembacaan putusan MK terkait UU Cipta Kerja

Ribuan buruh bakal mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 40 tentang Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ...