#PEJABAT BPN

Kumpulan berita pejabat bpn, ditemukan 145 berita.

Kades Pemongkong Nonaktif Divonis 18 Bulan Penjara

Kepala Desa Pemongkong nonaktif, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Lalu Maskan Mawali, divonis 18 bulan atau sebanding dengan satu tahun dan enam bulan penjara. ...

Lima Mantan Pejabat BPN Lombok Timur Divonis 18 Bulan Penjara

Lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan kelompok hutan lindung Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, divonis 18 bulan penjara ...

Ahli Planologi: Sertifikat Hak Milik di Hutan Sekaroh Tidak Sah

Ahli planologi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Abimanyu Pramudia Sakti menyatakan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di dalam kawasan Kelompok Hutan ...

Kemenko PMK Dukung Pengembangan Taman Nasional Tambora

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung pengembangan Taman Nasional Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai ...

Pengadilan Mataram Tetapkan Jadwal Sidang Hutan Sekaroh

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk kasus dugaan penerbitan puluhan sertifikat di dalam kawasan Kelompok Hutan Sekaroh ...

Lima Tersangka Kasus Hutan Sekaroh Jadi Tahanan Kota

Lima pejabat BPN Lombok Timur yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerbitan puluhan sertifikat di dalam kawasan RTK-15, Hutan Sekaroh, resmi menjadi tahanan kota. ...

Kejari Layangkan Panggilan Ketiga Pejabat Kementerian LHK

Kejaksaan Negeri Selong, Kabupaten Lombok Timur, kembali melayangkan panggilan ketiga kepada salah seorang pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ...

Pejabat Kementerian Siap Berikan Keterangan Kasus Sekaroh

Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Istanto siap memberikan keterangan kepada penyidik terkait penanganan kasus dugaan penerbitan sertifikat di dalam kawasan ...

Wagub: Sertifikat Tanah Hutan Sekaroh Diminta Dicabut

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengatakan berdasarkan rekomendasi tim yang dibentuk pemprov atas polemik terbitnya sertifikat hak milik di kawasan Hutan ...

Ombudsman Rekomendasikan BPN Batalkan Sertifikat Hutan Sekaroh

Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat merekomendasikan Badan Pertanahan Nasional membatalkan kepemilikan sertifikat hak milik pribadi di kawasan Hutan Lindung, ...