#PENDAPAT AHLI HUKUM

Kumpulan berita pendapat ahli hukum, ditemukan 148 berita.

Jaksa minta penjelasan Kepala DKP NTB terkait reklamasi di Gili Gede Lobar

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB Muslim terkait dugaan korupsi yang muncul dari persoalan reklamasi laut di kawasan ...

Direktur PT GNE diperiksa kerjati terkait korupsi penyertaan modal

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE) periode 2019-2024, Samsul Hadi terkait dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset dan ...

Menyoal politik simbolik Negara dalam RUU Perampasan Aset

Kuasa Negara di Balik UU Perampasan Aset Pasca reformasi tahun 1998 yang menggugat kekuasaan totalitarian Presiden Soeharto yang menuntut praktek korupsi, kolusi dan nepotisme rezim agar segera ...

Kejati NTB periksa direksi PT GNE terkait korupsi penyertaan modal

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa sejumlah direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang merupakan badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi NTB terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam ...

Hakim nyatakan praperadilan Anggota DPRD NTB Efan Limantika tak dapat diterima

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Nusa Tenggara Barat, I Made Agni Prabawa Suryadi, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar, Efan ...

Kejati NTB: Penyidikan dua kasus korupsi PT GNE masih berjalan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan penyidikan dua kasus dugaan korupsi yang bergulir pada salah satu badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Gerbang NTB Emas (GNE) masih berjalan. ...

Kejari Lombok Tengah perkuat PMH pengadaan truk DLH dari ahli keuangan

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memperkuatperbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pengadaan truk pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok ...

PMH jadi syarat BPKP hitung kerugian korupsi PPJ di Lombok Tengah

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi syarat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat mau menghitung kerugian ...

LPSK membentuk satgas jangkau saksi dan korban aksi demo

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang terdiri dari pimpinan, tenaga ahli, dan biro untuk menjangkau saksi dan korban di berbagai wilayah terkait ...

Polda NTB usut kasus pungli di Bandara Internasional Lombok

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengusut adanya kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh pihak manajemen parkir dan penjaga pintu lobi utama pada Bandara Internasional Lombok (BIL). Direktur ...