#PERAMPINGAN OPD PEMPROV NTB

Sebanyak 392 pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru bisa dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal setelah ...

Demosi lima kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada awal Januari 2026 menandai babak penting dalam penataan birokrasi daerah. Kebijakan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal melantik dan me-mutasi 21 pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Jumat. Total 29 pejabat ...

Perubahan besar jarang datang tanpa bunyi. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), awal 2026 ditandai oleh satu keputusan yang langsung menyita perhatian publik, yakni ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Wirajaya mengungkapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB baru bisa ...

Pertengahan 2025, visi misi Nusa Tenggara Barat (NTB) Makmur Mendunia telah diterjemahkan ke dalam RPJMD yaitu 7 Sapta Cita di mana pembangunan hukum menjadi prioritas utama yang masuk ke dalam misi ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjawab tantangan pembangunan regional mengenai pemberdayaan UMKM, peningkatan ...

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir menyoroti lamban-nya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dalam menjalankan sejumlah program dan kegiatan menyusul ...

DPRD Nusa Tenggara Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) menjadi peraturan daerah (perda) terkait perampingan dan perubahan ...

Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) DPRD Nusa Tenggara Barat menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diusulkan Gubernur Lalu ...