#PERDA AIR TANAH

Kumpulan berita perda air tanah, ditemukan 50 berita.

NTB BAHAS RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN TERA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta DPRD tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur tentang retribusi ...

RTMB PUNGUT BIAYA PENDAKIAN GUNUNG RINJANI TANPA DASAR HUKUM

Pengurus Rinjani Tracking Management Board atau RTMB masih nekat memungut biaya masuk ke jalur pendakian Gunung Rinjani tanpa dasar hukum yang ...

MENSOS SERUKAN PEMDA TIDAK MERAZIA ANAK JALANAN

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kembali menyerukan kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan razia pada anak jalanan, termasuk saat bulan suci Ramadhan 2011. "Kalau untuk ...

SUMBAWA BARAT WASPADAI PENCEMARAN MERCURY

Sumbawa Barat, NTB, 9/6 (ANTARA)- Pemerintah Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat mulai mewaspadai bahaya pencemaran Mercury, zat kimia berbahaya yang merusak susunan syaraf dan penyabab utama kanker ...

NTB PERBANYAK SUMUR BOR DI LAHAN KERING

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memperbanyak sumur bor terutama di ...

PEMERINTAH BENAHI JALAN LINGKAR SELATAN PULAU LOMBOK

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah berupaya membenahi jalan lingkar selatan Pulau Lombok untuk mendukung kemajuan ...

MATARAM TARGETKAN PAD DARI BPHTB RP8,3 MILIAR

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan pendapatan asli daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan ...

KEJAGUNG DUKUNG PERDA LARANGAN AHMADIYAH

Kejaksaan Agung mendukung keluarnya sejumlah peraturan daerah yang mengatur larangan aliran atau ajaran Ahmadiyah."Tentunya kita mendukung, karena mereka (daerah) yang ...

INDUSTRI PERTAMBANGAN NTB ANTARA "BERKAH" DAN "MUSIBAH" Oleh Masnun

Pemuda bertubuh tegap itu tampak tersenyum. Sesekali ia mengusap keringat yang membasahi wajahnya setelah keluar dari lubang tambang sambil membawa ...

NTB SEGERA BERLAKUKAN PAJAK KENDARAAN DINAS

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberlakukan pajak kendaraan dinas sesuai amanat Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 ...