#PERNIKAHAN ANAK

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi tentang dampak negatif perkawinan anak. ...

Pemerintah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 mengalokasikan dana Rp1,2 miliar untuk memberikan tambahan insentif kepada para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan Indonesia memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai instrumen perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual. ...

Pemerintah Kota Padang di ProvinsiSumatera Barat menargetkan prevalensi kasus stuntingpada anak di wilayahnya bisa turun menjadi 17 persen pada akhir tahun 2023. Dalam Rapat Koordinasi ...

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mencatat kasus anak mengalami peningkatan dari 112 perkara pada 2021 menjadi 119 perkara ...

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat menyusul kurun empat tahun terakhir daerah itu belum dapat keluar dari posisi dengan angka ...

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin akan berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rangka menyerahkan bantuan untuk penanganan stunting. "Pemerintah Provinsi Sulbar telah ...

Pemprov Nusa Tenggara Barat mengajak ibu hamil di daerahnya melakukan pemeriksaansecara rutin untuk mencegah kematian ibu dan bayi serta menjamin agar bayi yang lahir dengan berat cukup. ...

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partai dinahkodai Megawati Sukarnoputri itu siap berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem terkait kebangsaan. “Kalau ...

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Padang, dr Muhammad Riendra, Sp BTKV(K) VE menyatakan kunci persoalan kasus anak gagal tumbuh akibat kekurangan gizi atau stunting adalah pemahaman orang ...