#RANPERDA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha guna mendorong dan menumbuhkan iklim investasi di wilayah itu. ...

Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam sejumlah sidang paripurna di daerah setempat kerap minim sehingga kursi peserta rapat terlihat tidak ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan ...

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan keberatan terkait larangan penjualan dan pemajangan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD anggaran 2026 diproyeksikan Rp2,473 triliun. Juru bicara Badan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sinergi pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 memperkuat arah ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat mulai membahas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas ...

Koalisi UMKM Jakarta telah menyerahkan petisi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke DPRD DKI Jakarta. Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari pedagang kaki ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD mulai membahas pembentukan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045 dalam rangka pemanfaatan ...