#RAPERDA NTB

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas capaian persentase tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan keberatan terkait larangan penjualan dan pemajangan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat mulai membahas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas ...

Koalisi UMKM Jakarta telah menyerahkan petisi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke DPRD DKI Jakarta. Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari pedagang kaki ...

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen bersama dalam memberikan pelayanan prima dan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia (PMI) ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengajukan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD setempat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Dompu, Selasa, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat bersama DPRD mulai membahas penyusunan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kerja ...

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 SMKN 3 Mataram resmi meraih relisensi dan penambahan ruang lingkup dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah melalui proses verifikasi dan uji ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan di daerah setempat mencapai Rp250 miliar pada APBD tahun ...