Tahun anggaran 2026 menjadi ujian berat bagi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada dana transfer dari pusat, kini kantong fiskal daerah mulai menipis. ...
Tulisan ini mengusulkan penataan ulang sistem otonomi daerah agar lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. Provinsi sebaiknya difokuskan sebagai lembaga koordinatif, bukan ...
Indonesia sebagai negara maritim dengan tingkat populasi penduduk sebanyak 284 juta jiwa membutuhkan kemandirian alat-alat kesehatan untuk menangani penyakit telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan ...
Tanggal 30 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, sebuah momentum yang mengingatkan bangsa ini pada pentingnya kedaulatan ekonomi. Sejarah mencatat bahwa ...
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia ...
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mengimbau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi mempererat kerjasama dengan Kementerian Hukum, Kementerian ...
Pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, hingga kini Indonesia belum ...
Kuasa Negara di Balik UU Perampasan Aset Pasca reformasi tahun 1998 yang menggugat kekuasaan totalitarian Presiden Soeharto yang menuntut praktek korupsi, kolusi dan nepotisme rezim agar segera ...
Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...
Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...