#SANKSI PIDANA

Kumpulan berita sanksi pidana, ditemukan 588 berita.

Terpopuler: Mengimpor sekda, gelombang laut empat meter di NTB, hingga pungutan liar menggerus citra pariwisata Lombok

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada (5/1) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Mengimpor sekda dan merendahkan ASN daerah: Kekeliruan ...

Ditjenpas NTB siap terapkan pidana kerja sosial sesuai KUHP baru

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menyatakan siap menerapkan sanksi pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. "Kami ...

Pungutan liar menggerus citra pariwisata Lombok

Video viral pungutan liar alias pungli di kawasan Pelabuhan Gili Mas,Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang beredar melalui media sosial, baru-baru ini mengundang perhatian publik ...

Polisi sita puluhan paket sabu-sabu dari terduga pengedar di Mataram

Kepolisian Resor Bima Kota, Nusa Tenggara Barat menyita puluhan paket klip sabu-sabu siap edar dari seorang terduga pengedar berinisial AH (38), asal Desa Rai Oi, Kabupaten Bima. Kepala ...

KUHP dan KUHAP baru: Reposisi strategis hakim administrasi Negara sebagai penjaga Negara hukum

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam agenda reformasi hukum ...

Polri menjatuhkan 689 sanksi etik pemecatan selama 2025

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada mengatakan bahwa Polri menjatuhkan 689 sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap personel ...

PH harap MA segera menjalankan rekomendasi sanksi hakim Tom Lembong

Penasihat hukum (PH) Tom Lembong, Ari Yusuf Amir berharap Mahkamah Agung (MA) segera menjalankan rekomendasi dari Komisi Yudisial (KY) untuk menjatuhkan sanksi ringan kepada majelis hakim yang ...

Putusan MK kemenangan bagi ekosistem musik Indonesia

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan ...

UMP NTB 2026 ditetapkan sebesar Rp2,67 juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) naik sebesar 2,725 persen menjadi Rp2,673 juta lebih pada tahun 2026. Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbal mengatakan hal paling penting dari ...

Menteri ATR meminta pemda di Jabar melakukan RDTR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) untuk merevisi perencanaan ruang, baik Rencana Tata Ruang ...