#STUNTING NTB

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda mendukung rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. "Kami ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara BaratBaiq Isvie Rupaeda mendorong penanganan tengkesdi provinsi itu selain ditangani eksekutif juga bisa masuk dalam program aspirasi masing-masing anggota ...

Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat penanganan stuntingkarena berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2021, prevalensi ...

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat pada 2024 mendatang bisa mencapai 17,98 persen. Inspektur Utama BKKBN Ari ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, bersama Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef), Selasa, mencanangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya ...

PT Hutama Karya (Persero) atau HK mendukung kebijakan penyelesaian masalah terkait sektor keairan di Indonesia. "Hutama Karya berharap dengan berpartisipasi dalam kegiatan Asia International ...

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan mobil layanan makan gratis yang bertujuan untuk mencegah kerawanan gizi masyarakat di daerah tertimpa bencana. Peluncuran mobil ...

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendukung pengembangan produk industri daun kelor untuk memenuhi permintaan dunia yang tinggi karena dianggap memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. ...

Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, H Sukiman Azmy menyatakan, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) setempat berhasil menurunkan kasus ...

Sebanyak 7.600 posyandu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah naik status menjadi Posyandu Keluarga. Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi Dinas Kesehatan NTB bersama dengan ...