Palu (ANTARA) - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengaitkan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah. "Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat," kata Ketua Panitia Daerah Munas KAHMI Tavip di Palu, Sabtu malam.

Pernyataan itu disampaikan terkait munculnya pesan berantai dengan judul "Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?". Menurut dia, opini itu cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan. "Sangat disayangkan adanya opini itu, dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademis," katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan tulisan itu terlalu berlebihan dengan sumber yang belum dapat dipertanggungjawabkan. "Binda hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi di mana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah wakil presiden," jelasnya.

Baca juga: Ini 23 nama bakal calon presidium KAHMI
Baca juga: Gubernur apresiasi vaksinasi yang digelar Polres Loteng bersama KAHMI

Dia menegaskan tidak pernah ada pertemuan dengan Binda Sulteng, bahkan memberikan masukan jika Presiden Jokowi kalah pamor dengan Anies Baswedan jika mereka menghadiri munas di Palu. Hal itu dibenarkan Tim Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh jika Binda aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan presiden atau wakil presiden, termasuk agenda tambahan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi kunjungan di Sulteng.