Mataram (Antara Mataram) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi menekankan pentingnya integritas birokrat, selain profesionalisme birokrat dalam memberikan pelayanan publik, karena hal itu sangat dikehendaki masyarakat.

"Saya perlu tegaskan bahwa dalam reformasi birokrasi, hal yang penting yakni membangun integritas, dan pakta integritas yang ditandatangani sebelum dilantik harus dijalankan karena jabatan itu merupakan amanah," kata Zainul di hadapan 224 orang pejabat di lingkup Pemprov NTB yang terkena kebijakan mutasi, di Mataram, Rabu.

Sebanyak 224 orang pejabat yang dimutasi itu, terdiri dari 58 orang perempuan (23,77 persen) dan 186 orang laki-laki (76,23 persen), terdiri dari 123 orang pejabat eselon III dan 121 orang pejabat eselon IV.

Dari 224 orang pejabat yang dimutasi itu, sebanyak 79 orang pejabat menempati jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya (57 orang laki-laki dan 22 orang perempuan), dan 165 orang hanya bergeser ke jabatan setingkat atau sering disebut mutasi biasa (129 orang laki-laki dan 36 orang perempuan).

Dari 79 orang pejabat yang menempati jabatan promosi itu, level eselon III sebanyak 35 orang (25 orang laki-laki dan 10 orang perempuan), dan level eselon IV sebanyak 44 orang (32 orang laki-laki dan 12 orang perempuan).

Sedangkan 165 orang pejabat yang hanya bergeser pada level jabatan setingkat, masing-masing sebanyak 88 orang pejabat eselon III (72 orang laki-laki dan 16 orang perempuan), dan 77 orang pejabat eselon IV (57 orang laki-laki dan 20 orang perempuan).

Zainul mengatakan, pejabat yang dimutasi terutama yang menempati jabatan promosi harus membuktikan dirinya pantas menempati jabatan tersebut, dengan karya-karya nyata sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Buktikanlah anda (pejabat) berintegritas dan pantas menempati jabatan yang diemban, birokraksi harus profesional, dalam pelayanan publik, dan merupakan satu kesatuan," ujarnya.

Menurut Gubernur NTB dua periode berturut-turut sejak 2008 itu, tidak ada satu program pun di dalam sektor pembangunan yang bisa sendirian diselesaikan oleh satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Karena itu, semangat kebersamaan dalam makna yang positif wajib hukumnya bagi pejabat dan staf birokrat dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, wajib dan mutlak dilaksanakan.

"Selesaikan segera apa yang menjadi tanggung jawab saudara (pejabat), kalau ada hal-hal sifatnya lintas unit kerja, yang membutuhkan pandangan dan koordinasi, maka lakukan secara berjenjang, jangan mengulur waktu," ujarnya.

Zainul mengatakan, sebagai pemimpin ia akan mendampingi dan mendukung dalam upaya kebaikan, dalam berbagai proses implementasi program pembangunan.

Namun jika ada hal-hal yang menyimpang atau penyelewengan, maka gubernur dari kalangan ulama kharismatik itu yang akan menyikapinya terlebih dahulu.

"Saya akan menjadi orang paling pertama yang meminta pertanggungjawaban saudara (pejabat) jika ada hal-hal yang menyimpang karena sudah ada pakta integritas yang ditandatangani," ujarnya. (*)