Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memafasilitasi pertemuan antara ketua kelompok masyarakat (pokmas) dengan sejumlah distributor bahan bangunan sebagai percepatan pembangunan rumah instan sederhana sehat bagi korban gempa bumi.
Pertemuan berlangsung di Kantor Wali Kota Mataram dipimpin Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang di Mataram, Kamis.
"Melalui pertemuan ini, kami harapkan bisa membuka peluang kerja sama antara pokmas dengan para distributor bahan bangunan agar terjalin perjanjian kerja sama dalam penyediaan kebutuhan bahan bangunan," katanya di sesaat sebelum memimpin rapat tersebut.
Pasalnya, pembangunan rumah tahan gempa baik untuk persiapan pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan konvenasional (Riko) hingga saat ini belum mendapatkan pendistribusian bahan bangunan secara lancar.
Kondisi itu tentu menjadi salah satu penghambat dalam proses percepatan pembangunan rumah tahan gempa di kota ini. Termasuk untuk Risha, karena setelah pemasangan panel konsruksi tentunya dibutuhkan bahan bangunan lain untuk rangka atap, atap, batu, bata, keramik dan lainya.
"Untuk menjadi sebuah rumah tahan gempa, Risha tidak utuh dibangun hanya dengan ketersediaan panel, apalagi Riko yang jelas secara utuh membutuhan bahan bangunan konvensional," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir 31 Oktober 2018, jumlah rumah yang sudah diroboh untuk persiapan pembangunan Risha dan Riko sebanyak 825 unit. Jumlah itu tersebar pada empat lingkungan yakni Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran, Tegal dan Jangkuk.
Dari jumlah rumah yang telah dirobohkan tercatat pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 48 pokmas, dengan jumlah anggota 687 kepala keluarga (KK) karena satu pokmas beranggotan antara 10-20 KK.
"Artinya akan terbangun juga 687 unit rumah tahan gempa sesuai pilihan warga. Baik untuk Risha maupun Riko," ujarnya.
Sementara berdasarkan data yang ada jumlah rumah rusak berat akibat gempa bumi tercatat sebanyak 2.390 unit, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mataram telah melakukan transfer ke rekening masing-masing KK rumah rusak berat sebesar Rp50 juta kepada 1.610 KK.
"Oleh karena itu, kita harapkan KK yang telah menerima transferan dana bantuan rumah tahan gempa segera membentuk pokmas dan melakukan perjanjian kerja sama pengadaan bahan bangunan guna mempercepat pembangunan Risha maupun Riko," katanya.
Sementara menyinggung tentang kekurangan tenaga fasilitator, Martawang menyebutkan hal itu telah disampaikan ke Kementerian PUPR, dan pihak kementerian telah berjanji akan menambah jumlah fasilitator di Mataram.
"Namun demikian, kita harapkan kekurangan fasilitator tidak menjadi penghalang proses percepatan pembangunan rumah tahan gempa, agar warga bisa segera kembali ke rumah masing-masing," katanya.
