Lombok Barat (Antaranews NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan dari total 239 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Provinsi hanya mampu menuntaskan rata-rata 10-15 ribu unit pertahun.
"Kalau kita berbicara tentang penuntasan RTLH akan sulit habisnya, tidak hanya secara nasional, tapi di NTB sendiri dari 239 ribu RTLH, setiap tahun rata- rata ada 10 ribu-15 ribu RTLH yang bisa dituntaskan," katanya di Gerung, Kamis.
Ia menilai persoalan RTLH ini bukan saja pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov NTB untuk dituntaskan, tetapi juga seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun komunitas-komunitas mandiri yang dibentuk secara swadaya oleh pemuda di daerah, sebetulnya juga dapat membantu meringankan permasalahan tersebut.
Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, bahwa sebenarnya layak tidaknya rumah, tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan hidup sebuah keluarga.
"Fenomena yang terjadi di masyartakat, seringkali kita saksikan, rumahnya memang keliatan sederhana, bahkan tampak tidak layak, tapi jumlah hewan ternak peliharaannya mencapai puluhan ekor. Nah pola pikir seperti ini yang perlu kita sama-sama ubah. Bagaimana agar? setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak, dan sehat," kata Sitti Rohmi Djalilah.
Ia mengatakan, sebagai leading sektor yang menangani masalah hunian rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, saat ini sedang diuji dengan terjadinya bencana gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan jumlah rumah terdampak mencapai 212.593 unit dan jumlah yang telah terverifikasi rusak berat sebabyak 74.092 unit.
"Untuk itu melalui rapat koordinasi seperti ini, yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, kita berharap dapat mempermudah Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam upaya sinkronisasi data yang ada, bagi upaya penanganan hunian tetap dan penataan kawasan permukiman terdampak bencana," katanya.
Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Raden Johny Fajar Sopian Subrata, menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB.
"Masalah RTLH di tingkat nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Data yang bisa jadi bisa bertambah lagi. Ini menjadi PR kita bersama," katanya.
Bahkan, kata dia, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari dan APBD, dan Baznas, NTB termasuk salah satu provinsi yang tercepat dalam penanganan RTLH," katanya.
NTB baru mampu bangun 15 ribu rumah tidak layak huni
Inaq Naritep, seorang nenek tuna netra berusia 80 tahun yang tinggal sendirian di sebuah gubuk tidak layak huni di Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga dapat bantuan rumah melalui program Jubah. Foto Humas dan Protokol Setda KLU (/)
