Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014, yang diantaranya mengatur retribusi atau aturan membayar sebesar Rp1 juta bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada lingkup pemerintahan yang ingin melakukan poligami, menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat.

"Secara umum, saya nilai hal itu terkesan melecehkan perempuan. Tapi pasti persyaratan poligami bagi PNS Lombok Timur bukan hanya kewajiban membayar Rp1 juta saja, namun ada sejumlah persyaratan lainnya," kata Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Hj Wartiah.

Poligami, ujarnya, sampai sekarang sering diperdebatkan, karena pada kenyataannya jika berkata jujur, tidak akan ada perempuan yang bersedia dipoligami kecuali jika ada keadaan tertentu dalam rumah tangganya.

"Tidak bisa sembarangan dibilang boleh atau tidak boleh, karena selama mengacu pada ketentuan, poligami itu tidak dilarang. Agama juga tidak melarang, namun saya tegaskan, dengan catatan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi," kata wanita yang telah merintis pendirian sekolah taman kanak-kanak Nurul Iman di wilayah Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan nada prihatin.

Keprihatinan Wartiah, salah satunya terkait nasib perempuan di masa mendatang, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap kaumnya sebagai warga kelas dua. Tidak seperti umumnya para lelaki, yang sering kali mendapat perlakuan istimewa atau diprioritaskan dalam sebuah keluarga, mengingat masih ada anggapan suatu saat perempuan akan `diambil` orang lain jika sudah menikah.



Berdayakan Perempuan

Keinginan untuk memperbaiki nasib perempuan, belakangan ini menjadi fokus Wartiah yang telah tiga periode mengemban jabatan untuk duduk sebagai anggota dewan di DPRD NTB, sehingga dirinya selalu memprioritaskan program untuk memberdayakan para wanita.

"Setiap ada penganggaran di DPRD, saya selalu perjuangkan supaya ada anggaran pemberdayaan perempuan. Begitu pula kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), saya tegaskan supaya tidak lupa melibatkan perempuan dalam program kerjanya. Baik itu program koperasi atau aktivitas sosial lain," kata putri pasangan H Abdurrahman bin TGH Mustafa Bakri dan Wasiah binti TGH Muhammad Rais.

Keberpihakan pada perempuan, dilakukan Wartiah sebagai ungkapan kegundahannya, karena melihat mereka sudah tertinggal jauh dari laki-laki. Atas dasar ketertinggalan ini, Wartiah belakangan bergiat dengan berbagai kegiatan yang tujuannya agar perempuan mulai tersadarkan tentang arti penting pendidikan dan kesehatan, serta jika memiliki kemampuan agar mau berkecimpung di bidang politik.

Keinginan mendorong agar perempuan menjadi lebih maju, membuat Wartiah kian berkonsentrasi untuk mencoba memperbaiki taraf hidup, dengan melakukan pelatihan sehingga mereka memiliki kemandirian dalam berbagai bidang. Termasuk mandiri secara finansial, dan tidak bergantung semata pada penghasilan suami.



Cobaan Bertubi-Tubi

Dorongan Wartiah kepada perempuan supaya bisa hidup mandiri, mengacu kepada pengalaman pribadinya, yang bertahun-tahun silam pernah mengalami cobaan bertubi-tubi hingga membuat dirinya sempat goyah. Ketika sedang menghadapi ujian S2, Wartiah mengalami konflik di kancah politik, serta rumah tangganya dihantam badai masalah.

Sempat terpuruk beberapa waktu, Wartiah akhirnya berhasil memulihkan diri dan bangkit kembali menghadapi satu demi satu masalahnya dengan kepala tegak, meski akhirnya permasalahan rumah tangganya berakhir dengan perpisahan.

"Masalah demi masalah itu sesungguhnya ujian, yang bisa mendewasakan seseorang. Barangkali takdir saya begini, supaya bisa lebih konsentrasi memperhatikan nasib masyarakat. Dan saya sudah memutuskan untuk menghabiskan hidup saya dengan mengabdi kepada masyarakat, demi kemaslahatan umat. Sebaik-baik manusia adalah jika berguna untuk orang banyak," kata wanita yang suka menulis puisi di waktu senggang ini.

Pengabdian kepada masyarakat itu, salah satunya diwujudkan dengan mendirikan Yayasan Nurul Islam yang menyelenggarakan pendidikan formal taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah dan madrasah aliyah. Selain itu, Yayasan Nurul Islam juga membuat Karang Lansia dan program asuhan keluarga.

Anak-anak yang dimasukkan program asuhan keluarga berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu atau yatim-piatu, dan diberikan bantuan pendidikan serta biaya hidup. Anak-anak yang masuk dalam program asuhan keluarga, saat ini berjumlah lebih dari 300 orang.

Wartiah melanjutkan, untuk pendidikan madrasah aliyah baru dibuka tahun 2014 dan mendapatkan 75 siswa yang berasal dari Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di yayasan dan tidak dipungut biaya apapun.

"Semua biaya pendidikan madrasah aliyah ini saya gratiskan. Ini sebenarnya cara saya berterima kasih kepada Tuhan dan masyarakat, karena tetap diberi kepercayaan untuk duduk menjadi wakil rakyat hingga tiga periode," ucap wanita yang selalu berpegang bahwa prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.

Tidak hanya ungkapan terima kasih, lanjut Wartiah, langkah menggratiskan pendidikan memang dilakukan supaya dirinya makin maksimal memiliki manfaat bagi orang lain. Sekaligus untuk mempersiapkan generasi muda supaya tidak putus sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.

*) Penulis buku dan artikel


Pewarta : Tri Vivi Suryani*
Editor :
Copyright © ANTARA 2024