Jakarta (Antara NTB) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, menegaskan Kementerian Sosial pada posisi mengajukan dan presiden setuju memberikan bantuan Rp1,26 triliun bagi tujuh provinsi dengan 1,44 juta warga.
     "Informasi terbaru jaminan hidup (jadup) bisa ditanya kepada Menteri Keuangan," Kata Mensos saat menjadi keynote speech pada seminar kebangsaan DHN '45 di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Rabu.
     Bantuan, kata Mensos, menunggu Menkeu mencairkan agar bisa disalurkan kepada warga korban kabut asap. Juga, ada perspektif yang harus disampaikan kepada warga per 30 menit akan kadar Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
     "Sudah dilakukan evaluasi di banyak titik. Ada perspektif yang harus disampaikan kepada warga agar sesering mungkin diinformasikan, saya usul per 30 menit terkait informasi kadar ISPU," katanya.
     Informasi kadar ISPU bisa disampaikan kepada warga melalui TVRI, RRI dan televisi lokal. Ketika kadar ISPU di atas ambang batas normal, warga diminta mencari ‘tempat aman’ atau tempat singgah untuk mendapatkan udara sehat.
     "Saat ISPU di atas ambang normal, warga diminta mencari tempat aman, melalui radio yang selalu standby bisa juga di mushola sebagai bagian dari layanan warning system," ucapnya.
     Di tempat aman tersebut, perlu disediakan ruang ber-AC dan pada titik-titik tertentu disiapkan tabung oksigen, dokter on call, serta ada informasi rujukan rumah sakit terdekat.
     "Evakuasi kabut asap berbeda dengan gunung meletus atau gempa. Di rumah singgah yang dipakai beberapa jam saja itu, ada yang perlu tindakan atau rujukan rumah sakit terdekat," katanya.
     Selain itu, lurah dan kades bisa berperan menyebarluaskan informasi di handphone mereka per 30 menit, sehingga tingkat kewaspadaan warga lebih meningkat akan kadar ISPU tersebut.
     "Pemerintah pada posisi siaga, baik menyiagakan untuk aksi pemadaman, aksi hukum jalan, aksi kemanusiaan jalan, serta logisitk beras dijamin aman," tandasnya.
     Korban meninggal 19 belas, yaitu 5 di Kalimantan Tengah, 5 di Sumatera Selatan, 5 di Riau, 1 di Jambil, serta 3 di Kalimantan Selatan. Untuk alat air purifier semula diproduksi harian, tapi Menko Polhukam meminta banyak dan sudah dikirim ke Jambi, Palembang, Kalimantan Tengah, termasuk ke Banjarmasin.
     "Kemensos tidak jadi pesan, karena Menko Polhukam akhirnya yang pesan sekaligus membayarnya," pungkasnya. (*)