Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dengan kompak merespons positif komentar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal meminta penyelenggara Pemilu 2024 agar bekerja dengan benar.
“Ya memang benar, komentar beliau benar KPU harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan, Beliau sudah benar karena memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar,” kata Hasyim merespons dengan santai ketika dimintai tanggapan di Denpasar, Bali, Kamis.
Dalam kegiatan serah terima pinjam pakai gedung pemilu dari Pemkab Badung itu, Ketua KPU RI berada satu lokasi dengan Ketua Bawaslu RI.
Ketika ditanya soal Megawati yang merasa penyelenggara pemilu saat zaman Orde Baru atau kala itu LPU lebih kuat dari KPU saat ini, Hasyim menanggapi bahwa mereka tak memiliki kekuatan yang melampaui kontrol lembaga-lembaga lain.
Ia bercerita soal pemilu zaman Orde Baru dimana saat itu penyelenggaranya adalah pemerintah, saat Pemilu 1999 kemudian masih campuran dengan perwakilan peserta pemilu dan pemerintah sebagai penyelenggara yang akhirnya gagal menetapkan hasil dan diambil alih oleh Presiden Habibie.
“Jadi kalau KPU sekarang ini kan seleksinya lewat tim seleksi Presiden, setelah muncul 14 nama untuk KPU RI dilakukan fit and proper test di DPR. Jadi KPU ini kerjanya dalam berbagai macam kontrol, disiapkan Bawaslu, PTUN, DKPP, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu kan semua untuk mengontrol KPU, jadi sekarang itu tidak bisa mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan lain,” ujar Hasyim.
Berikutnya respons santai juga datang dari Ketua Bawaslu RI Rahmat Subagja yang menyadari bahwa pidato Megawati dalam HUT Ke-51 PDI Perjuangan itu membawa sentilan bagi institusinya.
“Alhamdulillah bagus dong itu. Itu merupakan dukungan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Alhamdulillah juga ada sentilan buat kami,” kata dia.
Komentar-komentar tersebut dijadikan peringatan bagi Bawaslu RI untuk lebih mawas terhadap persoalan-persoalan pemilu, yang pasti Rahmat merasa sejauh ini mereka telah menjalankan tugas sesuai prosedur.
Untuk diketahui, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Jakarta Rabu (10/1/2024) kemarin menyampaikan bahwa ada pergeseran pemilu masa kini dari yang semula menekankan kepentingan rakyat beralih ke perebutan kekuasaan.
Baca juga: Polisi kawal pelipatan surat suara Pemilu 2024 di Lombok Tengah
Baca juga: Ini jadwal pemungutan suara Pilkada 2024
Melihat kondisi politik saat ini, ia meminta semestinya KPU dan Bawaslu bekerja lebih optimal dan sesuai asas Luberjurdil tanpa menggiring, selayaknya kata-kata pada baliho yang beredar di pinggir jalan.
“Kebenaran ketika pemilu dapat terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nurani secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada baliho, pemilu yang demokratis, lalu jujur, adil, luber. Jadi tidak digiring lho, tolong ya," ucap Presiden ke-5 RI itu.
“Ya memang benar, komentar beliau benar KPU harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan, Beliau sudah benar karena memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar,” kata Hasyim merespons dengan santai ketika dimintai tanggapan di Denpasar, Bali, Kamis.
Dalam kegiatan serah terima pinjam pakai gedung pemilu dari Pemkab Badung itu, Ketua KPU RI berada satu lokasi dengan Ketua Bawaslu RI.
Ketika ditanya soal Megawati yang merasa penyelenggara pemilu saat zaman Orde Baru atau kala itu LPU lebih kuat dari KPU saat ini, Hasyim menanggapi bahwa mereka tak memiliki kekuatan yang melampaui kontrol lembaga-lembaga lain.
Ia bercerita soal pemilu zaman Orde Baru dimana saat itu penyelenggaranya adalah pemerintah, saat Pemilu 1999 kemudian masih campuran dengan perwakilan peserta pemilu dan pemerintah sebagai penyelenggara yang akhirnya gagal menetapkan hasil dan diambil alih oleh Presiden Habibie.
“Jadi kalau KPU sekarang ini kan seleksinya lewat tim seleksi Presiden, setelah muncul 14 nama untuk KPU RI dilakukan fit and proper test di DPR. Jadi KPU ini kerjanya dalam berbagai macam kontrol, disiapkan Bawaslu, PTUN, DKPP, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu kan semua untuk mengontrol KPU, jadi sekarang itu tidak bisa mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan lain,” ujar Hasyim.
Berikutnya respons santai juga datang dari Ketua Bawaslu RI Rahmat Subagja yang menyadari bahwa pidato Megawati dalam HUT Ke-51 PDI Perjuangan itu membawa sentilan bagi institusinya.
“Alhamdulillah bagus dong itu. Itu merupakan dukungan kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Alhamdulillah juga ada sentilan buat kami,” kata dia.
Komentar-komentar tersebut dijadikan peringatan bagi Bawaslu RI untuk lebih mawas terhadap persoalan-persoalan pemilu, yang pasti Rahmat merasa sejauh ini mereka telah menjalankan tugas sesuai prosedur.
Untuk diketahui, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Jakarta Rabu (10/1/2024) kemarin menyampaikan bahwa ada pergeseran pemilu masa kini dari yang semula menekankan kepentingan rakyat beralih ke perebutan kekuasaan.
Baca juga: Polisi kawal pelipatan surat suara Pemilu 2024 di Lombok Tengah
Baca juga: Ini jadwal pemungutan suara Pilkada 2024
Melihat kondisi politik saat ini, ia meminta semestinya KPU dan Bawaslu bekerja lebih optimal dan sesuai asas Luberjurdil tanpa menggiring, selayaknya kata-kata pada baliho yang beredar di pinggir jalan.
“Kebenaran ketika pemilu dapat terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nurani secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada baliho, pemilu yang demokratis, lalu jujur, adil, luber. Jadi tidak digiring lho, tolong ya," ucap Presiden ke-5 RI itu.