Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum(JPU) yang menangani perkara korupsi tambang pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) pada Blok Dedalpak menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nusa Tenggara Barat Zainal Abidin yang menjabat pada akhir tahun 2021 hingga medio tahun 2023.
"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainal Abidin selama 12 tahun penjara," kata Dian Purnama mewakili tim JPU membacakan materi tuntutan milik terdakwa Zainal Abidin di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin sore.
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB dituntut sembilan tahun terkait korupsi pasir besi
Baca juga: Kadis ESDM NTB terungkap menerima titipan amplop diduga berisi uang
JPU dalam tuntutan turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan pengganti.
Jaksa menjatuhkan pidana pokok demikian dengan menyatakan perbuatan terdakwa melanggar dakwaan pertama primer penuntut umum.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa menyampaikan hal demikian dengan menyatakan terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait aktivitas PT AMG melakukan penambangan pasir besi pada Blok Dedalpak periode 2021 sampai 2022 tanpa mengantongi surat persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI.
Jaksa dalam uraian tuntutan menyampaikan pertimbangan yang memberatkan. Pertama, jaksa mengatakan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kedua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan," ucap jaksa.
Salah satunya, terkait bukti salinan surat pernyataan yang ditandatangani Zainal Abidin untuk syarat kelengkapan administrasi pengapalan material tambang PT AMG. Zainal dalam persidangan membantah dirinya menandatangani surat tersebut.
Meskipun demikian, jaksa telah mendapatkan keterangan yang menguatkan adanya bukti Zainal Abidin menandatangani surat tersebut. Keterangan itu didapatkan dari sejumlah saksi yang bekerja di Dinas ESDM NTB.
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB mencabut BAP terkait surat keterangan PT AMG
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB menepis minta uang ke AMG untuk dukung MXGP Samota
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB membantah terima uang di kasus tambang PT AMG
"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainal Abidin selama 12 tahun penjara," kata Dian Purnama mewakili tim JPU membacakan materi tuntutan milik terdakwa Zainal Abidin di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin sore.
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB dituntut sembilan tahun terkait korupsi pasir besi
Baca juga: Kadis ESDM NTB terungkap menerima titipan amplop diduga berisi uang
JPU dalam tuntutan turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan pengganti.
Jaksa menjatuhkan pidana pokok demikian dengan menyatakan perbuatan terdakwa melanggar dakwaan pertama primer penuntut umum.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa menyampaikan hal demikian dengan menyatakan terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait aktivitas PT AMG melakukan penambangan pasir besi pada Blok Dedalpak periode 2021 sampai 2022 tanpa mengantongi surat persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI.
Jaksa dalam uraian tuntutan menyampaikan pertimbangan yang memberatkan. Pertama, jaksa mengatakan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kedua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan," ucap jaksa.
Salah satunya, terkait bukti salinan surat pernyataan yang ditandatangani Zainal Abidin untuk syarat kelengkapan administrasi pengapalan material tambang PT AMG. Zainal dalam persidangan membantah dirinya menandatangani surat tersebut.
Meskipun demikian, jaksa telah mendapatkan keterangan yang menguatkan adanya bukti Zainal Abidin menandatangani surat tersebut. Keterangan itu didapatkan dari sejumlah saksi yang bekerja di Dinas ESDM NTB.
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB mencabut BAP terkait surat keterangan PT AMG
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB menepis minta uang ke AMG untuk dukung MXGP Samota
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB membantah terima uang di kasus tambang PT AMG