Mataram (ANTARA) - Tim dari Asian Development Bank (ADB) bersama jajaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat melakukan pengecekan lokasi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Induk di Lingkungan Bagek Kembar, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kepala BPPW Nusa Tenggara Barat Yanuar S Nugroho yang ditemui seusai mengecek lokasi di Mataram, Jumat, mengatakan pengecekan lokasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan lahan sebagai acuan pelaksanaan tender pembangunan IPAL Komunal Induk di Kota Mataram.
"Alhamdulillah, kesiapan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal di Kota Mataram sudah siap dan tidak ada masalah," katanya.
Kondisi ini, kata dia, tentu memberikan keyakinan kepada pihak ADB untuk melanjutkan program ke tahap berikutnya. Setelah pengecekan lokasi, proses selanjutnya akan dilakukan persiapan administrasi dan dokumentasi lelang.
Baca juga: ADB perkuat pengurangan sampah plastik laut di Indonesia
Menurut dia, ditargetkan lelang pembangunan IPAL Komunal ini paling lambat dilaksanakan bulan September 2024. Sedangkan kegiatan fisik untuk tahap pertama dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029 secara bertahap atau multiyear.
"Tender proyek IPAL Komunal ini dibuka tingkat internasional sehingga butuh waktu lama," katanya.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menyebutkan total nilai proyek IPAL Komunal yang akan dibangun di atas lahan 3,5 hektare ini sekitar Rp1,3 triliun sementara untuk tahap pertama diberikan Rp500 juta. Dana tersebut merupakan bantuan bank dunia melalui pemerintah pusat.
Menurut Yanuar, Kota Mataram terpilih sebagai lokasi pembangunan IPAL Komunal Induk karena komitmen Kota Mataram untuk menyiapkan lahan, sosialisasi ke masyarakat dilakukan secara masif sehingga tidak banyak gangguan.
"Selain itu, juga tingkat kepadatan penduduk di Kota Mataram sehingga program ini layak dan cocok diterapkan pada skala kota," katanya.
Baca juga: Sebanyak 4.000 rumah di Mataram jadi sasaran sambungan IPAL komunal
Yanuar mengatakan, dampak positif dari keberadaan IPAL Komunal ini di antaranya Kota Mataram akan memiliki sistem sanitasi baik dan aman karena diolah secara terpadu.
Sanitasi yang dimiliki masyarakat saat ini hanya masuk kategori layak, sehingga perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dan aman.
"Limbah masyarakat baik rumah tangga maupun usaha termasuk hotel akan dikelola secara terpadu sesuai dengan standar yang ditetapkan," katanya.
Untuk tahap pertama, kata dia, ketika IPAL Komunal rampung dibangun dan siap beroperasi tahun 2029, masyarakat yang akan menerima sambungan IPAL Komunal ditargetkan sebanyak 13.000 rumah tangga di dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Sekarbela.
"Dengan demikian, ke depan masyarakat tidak perlu lagi membuat penampungan khusus. Cukup dengan melakukan sambungan ke pipa induk IPAL Komunal," katanya.
Baca juga: IPAL komunal induk di Mataram siap ditender
Baca juga: Pembangunan IPAL komunal induk senilai Rp1 triliun di Mataram disosialisasikan
Baca juga: Proyek IPAL komunal Mataram Rp1 triliun segera ditender
Kepala BPPW Nusa Tenggara Barat Yanuar S Nugroho yang ditemui seusai mengecek lokasi di Mataram, Jumat, mengatakan pengecekan lokasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan lahan sebagai acuan pelaksanaan tender pembangunan IPAL Komunal Induk di Kota Mataram.
"Alhamdulillah, kesiapan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal di Kota Mataram sudah siap dan tidak ada masalah," katanya.
Kondisi ini, kata dia, tentu memberikan keyakinan kepada pihak ADB untuk melanjutkan program ke tahap berikutnya. Setelah pengecekan lokasi, proses selanjutnya akan dilakukan persiapan administrasi dan dokumentasi lelang.
Baca juga: ADB perkuat pengurangan sampah plastik laut di Indonesia
Menurut dia, ditargetkan lelang pembangunan IPAL Komunal ini paling lambat dilaksanakan bulan September 2024. Sedangkan kegiatan fisik untuk tahap pertama dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029 secara bertahap atau multiyear.
"Tender proyek IPAL Komunal ini dibuka tingkat internasional sehingga butuh waktu lama," katanya.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menyebutkan total nilai proyek IPAL Komunal yang akan dibangun di atas lahan 3,5 hektare ini sekitar Rp1,3 triliun sementara untuk tahap pertama diberikan Rp500 juta. Dana tersebut merupakan bantuan bank dunia melalui pemerintah pusat.
Menurut Yanuar, Kota Mataram terpilih sebagai lokasi pembangunan IPAL Komunal Induk karena komitmen Kota Mataram untuk menyiapkan lahan, sosialisasi ke masyarakat dilakukan secara masif sehingga tidak banyak gangguan.
"Selain itu, juga tingkat kepadatan penduduk di Kota Mataram sehingga program ini layak dan cocok diterapkan pada skala kota," katanya.
Baca juga: Sebanyak 4.000 rumah di Mataram jadi sasaran sambungan IPAL komunal
Yanuar mengatakan, dampak positif dari keberadaan IPAL Komunal ini di antaranya Kota Mataram akan memiliki sistem sanitasi baik dan aman karena diolah secara terpadu.
Sanitasi yang dimiliki masyarakat saat ini hanya masuk kategori layak, sehingga perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dan aman.
"Limbah masyarakat baik rumah tangga maupun usaha termasuk hotel akan dikelola secara terpadu sesuai dengan standar yang ditetapkan," katanya.
Untuk tahap pertama, kata dia, ketika IPAL Komunal rampung dibangun dan siap beroperasi tahun 2029, masyarakat yang akan menerima sambungan IPAL Komunal ditargetkan sebanyak 13.000 rumah tangga di dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Sekarbela.
"Dengan demikian, ke depan masyarakat tidak perlu lagi membuat penampungan khusus. Cukup dengan melakukan sambungan ke pipa induk IPAL Komunal," katanya.
Baca juga: IPAL komunal induk di Mataram siap ditender
Baca juga: Pembangunan IPAL komunal induk senilai Rp1 triliun di Mataram disosialisasikan
Baca juga: Proyek IPAL komunal Mataram Rp1 triliun segera ditender