Sebanyak 13.000 rumah di Mataram sasaran pertama sambungan IPAL komunal

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 13.000 rumah tangga di kota itu tercatat menjadi sasaran pertama menerima program sambungan jaringan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal induk.

"Sebanyak 13.000 rumah tangga itu berada di Kecamatan Sekarbela dan Ampenan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Sabtu.

Untuk sambungan awal, kata dia, akan disambungkan sebanyak 4.000 rumah tangga yang berada di sekitar kawasan IPAL komunal, seperti Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Tanjung Karang, dan kelurahan lainnya.

Sebanyak 4.000 rumah tangga tersebut, sudah terdata dengan nama dan alamat yang jelas, sebab rumah mereka sudah menjadi satu dengan proyek IPAL komunal dengan total anggaran Rp1,3 triliun dari Asian Development Bank (ADB). Sedangkan sisanya sebanyak 9.000 rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan sambungan saluran kakus warga ke IPAL komunal.

"Untuk melakukan sambungan, kami butuh anggaran besar. Karena itu kebutuhan anggaran akan kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

Ia mengatakan penerima sambungan IPAL komunal ini menyasar semua masyarakat, baik yang kaya, miskin, tempat usaha, industri, hotel, dan lainnya.

"Semua, kita berpotensi menyebar limbah tanpa kecuali. Baik itu warga miskin maupun kaya, jika tangki kakus tidak kedap limbah bisa menyebar dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan," katanya.

Terkait dengan itu, kata dia, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan selama proses pembangunan IPAL komunal yang ditarget mulai tahun 2025 hingga 2029.

Sosialisasi juga akan dilakukan secara berkelanjutan karena kegiatan fisik perlintasan jaringan pipa IPAL komunal ke rumah warga hingga ke gang-gang kecil yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Sosialisasi akan dilaksanakan selama tiga tahun dengan pendampingan dari tim dari ADB yang akan menyiapkan tim konsultan khusus kemasyarakatan dan konsultan dampak sosial.

"Sosialisasi kita laksanakan juga dengan sistem door to door," katanya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat (NTB) Yanuar S Nugroho sebelumnya mengatakan ditargetkan kegiatan lelang pembangunan IPAL komunal ini paling lambat September 2024. Sedangkan kegiatan fisik tahap pertama dimulai tahun 2025 hingga 2029 secara bertahap.

"Tender proyek IPAL komunal ini dibuka tingkat internasional sehingga butuh waktu lama," katanya.

Menurutnya, Kota Mataram terpilih sebagai lokasi pembangunan IPAL komunal induk karena komitmen Kota Mataram untuk menyiapkan lahan dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan secara masif.

Baca juga: Tim ADB dan BPPW NTB cek lokasi pembangunan IPAL Komunal Induk di Mataram
Baca juga: IPAL komunal induk di Mataram siap ditender

"Selain itu tingkat kepadatan penduduk di Kota Mataram. Program ini layak dan cocok diterapkan pada skala kota," katanya.

Lebih jauh Yanuar mengatakan dampak positif dari keberadaan IPAL komunal ini antara lain Kota Mataram akan memiliki sistem sanitasi baik dan aman karena diolah secara terpadu. Sanitasi yang dimiliki masyarakat saat ini hanya masuk kategori layak, sehingga perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dan aman.

"Limbah masyarakat baik rumah tangga maupun usaha termasuk hotel akan dikelola secara terpadu sesuai dengan standar yang ditetapkan," katanya.