Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menyiapkan pembentukan unit pengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang akan dibangun di Tanjung Karang Mataram dengan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Selasa, mengatakan anggaran pembangunan IPAL komunal dari Bank Dunia, sehingga tidak pengaruh dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan proses pembangunan bisa tetap berjalan.
"Karena itu kami diminta segera menyiapkan kebutuhan dana untuk pembentukan unit pengelola IPAL komunal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," katanya.
Baca juga: Pembangunan IPAL komunal di Mataram ditargetkan Maret 2026
Ia mengatakan unit pengelola IPAL komunal tersebut bisa berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan bertanggung jawab mengelola potensi pendapatan daerah dari IPAL tersebut.
"Untuk retribusi memang belum dibahas, sebab sekarang masih fokus tahap tender dan pelaksanaan fisik ditargetkan mulai Maret 2026. Tapi UPTD harus segera disiapkan juga," kata Ramayoga.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning sebelumnya mengatakan terkait pembayaran dan pengelolaan retribusi akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, termasuk untuk unit pengelola IPAL Komunal.
Baca juga: Sampah menumpuk di Mataram dialihkan ke lahan IPAL komunal
Namun dipastikan besaran retribusi IPAL komunal tidak sampai memberatkan masyarakat dan jauh lebih murah jika menggunakan septic tank biasa.
"Kemungkinan retribusi hanya sekitar Rp5.000-10.000 per bulan dan itu semua limbah cair dan padat masyarakat ditangani langsung di IPAL komunal tersebut," katanya.
Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan, IPAL komunal untuk mengelola limbah rumah tangga secara terpusat guna menciptakan sistem sanitasi yang baik dan aman di Kota Mataram.
"Jadi masyarakat bisa aman membangun sumur tanpa khawatir terjadi pencemaran lingkungan," katanya.
Baca juga: Pembangunan Ipal komunal di Mataram masih proses lelang
Berdasarkan hasil pertemuan dengan Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pekan lalu saat turun melihat lokasi pembangunan IPAL komunal di Tanjung Karang, kegiatan fisik yang akan dilaksanakan tahap pertama adalah pembangunan fisik IPAL komunal atau SPAL-DT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) dengan anggaran Rp400 miliar.
Selain itu untuk pembangunan jaringan di dua kecamatan yakni Kecamatan Sekarbela Rp200 miliar dan Kecamatan Ampenan Rp200 miliar.
"Jadi total anggaran yang akan diturunkan pada tahap pertama sekitar Rp800 miliar dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp1 triliun lebih," katanya.
Baca juga: Ipal komunal Mataram ditender internasional Rp1,3 triliun
Untuk target sasaran tahap pertama penggunaan IPAL komunal sebanyak 4.000 Kepala Keluarga (KK), termasuk pelaku usaha dan hotel.
Setelah itu Pemkot Mataram akan melanjutkan program tersebut dengan target sasaran 9.500 KK, sehingga total secara keseluruhan IPAL komunal pada tahun pertama ditargetkan menyasar 13.500 KK.
Untuk kebutuhan anggaran terhadap 9.500 KK itu, lanjutnya, akan diupayakan melalui dana alokasi khusus (DAK) atau inpres. "Intinya, target 9.500 KK tersebut tidak masuk dalam proyek Rp1 triliun itu," katanya.
Baca juga: Warga Mataram diajak dukung pembangunan IPAL komunal induk
Baca juga: Sebanyak 13.000 rumah di Mataram sasaran pertama sambungan IPAL komunal
