Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sambirang Ahmadi berharap Penjabat Gubernur Hasanuddin mampu menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.
"Pj Gubernur NTB diharapkan bisa menjaga profesionalitas birokrasi dan menjamin netralitas ASN jelang Pilkada 2024," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia menilai Pj Gubernur NTB harus menjamin bahwa ASN setempat bisa menjaga profesionalisme sebagai birokrasi dalam menyikapi tahun politik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Selain itu soal netralitas ASN, sejumlah harapan pun disampaikan anggota Komisi III DPRD NTB ini, kepada Pj Gubernur NTB yang baru tersebut. Sebab, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di daerah NTB saat ini, Pj Gubernur Hasanuddin diharapkan bisa melakukan yang terbaik.
"Kami harapkan bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin transisi demokrasi dengan baik," kata Sambirang.
Tak hanya itu, kata Sambirang,Pj Gubernur juga diharapkan tidak kaku dalam membangun jalinan komunikasi dengan pihak legislatif. Terlebih dari sisi kebijakan publik.
"Kita harap Pj bisa membangun koordinasi dan komunikasi secara elegan dengan DPRD dalam konteks kebijakan publik. Termasuk, tentu saja menjamin keamanan, kenyamanan, kedamaian dan kondusifitas pemerintahan dan stabilitas masyarakat hingga terpilih dan dilantik-nya gubernur definitif," katanya.
"Pj Gubernur NTB diharapkan bisa menjaga profesionalitas birokrasi dan menjamin netralitas ASN jelang Pilkada 2024," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia menilai Pj Gubernur NTB harus menjamin bahwa ASN setempat bisa menjaga profesionalisme sebagai birokrasi dalam menyikapi tahun politik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Selain itu soal netralitas ASN, sejumlah harapan pun disampaikan anggota Komisi III DPRD NTB ini, kepada Pj Gubernur NTB yang baru tersebut. Sebab, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di daerah NTB saat ini, Pj Gubernur Hasanuddin diharapkan bisa melakukan yang terbaik.
"Kami harapkan bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin transisi demokrasi dengan baik," kata Sambirang.
Tak hanya itu, kata Sambirang,Pj Gubernur juga diharapkan tidak kaku dalam membangun jalinan komunikasi dengan pihak legislatif. Terlebih dari sisi kebijakan publik.
"Kita harap Pj bisa membangun koordinasi dan komunikasi secara elegan dengan DPRD dalam konteks kebijakan publik. Termasuk, tentu saja menjamin keamanan, kenyamanan, kedamaian dan kondusifitas pemerintahan dan stabilitas masyarakat hingga terpilih dan dilantik-nya gubernur definitif," katanya.